FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Komisi VII DPR RI mendorong agar Pertashop (Pertamina Shop) bisa menjual BBM subsidi atau Pertalite.
Pertashop yang bisa menjangkau wilayah pedalaman, dianggap sangat cocok untuk mendistribusikan Pertalite.
Sekadar diketahui, Pertashop merupakan outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM nonsubsidi, LPG nonsubsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya.
Semangat Pertashop ini dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau di kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina.
Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliana Paris menuturkan, Pertashop sebenarnya untuk melayani masyarakat di wilayah yang jauh dari SPBU. Masyarakat yang jauh dari SPBU biasanya perlu Pertalite dan solar bersubsidi untuk mesin pertaniannya.
"Saya selalu mengatakan di Komisi VII, bahwa Pertashop seharusnya bertujuan untuk energi berkeadilan," katanya, kemarin.
Menurutnya, seharusnya dibalik. Pertashop menjual BBM bersubsidi dan BBM bersubsidi di SPBU dikurangi jatahnya. "Sudah saya sampaikan kepada Direktur Pertamina," sambung Anggota Fraksi PAN DPR RI ini.
"Itu usul solusi terhadap permasalahan. Tetap perlu ada payung regulasi. Duduk bersama antara Pertamina dan BPH Migas," lanjut Yuliana.
Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Andi Wittiri memaparkan, Pertamina harus segera mencarikan solusi terhadap problem yang dialami para pengusaha Pertashop.
Ketua DPD PDIP Sulsel ini menambahkan, saat ini pihak Pertamina sedang mengkaji terkait kebijakan Pertashop untuk menjual Pertalite.
"Sudah saya sampaikan kepada Direktur Utama, direksi yang terkait dan GM Pertamina wilayah Sulawesi agar ini menjadi perhatian dan dicarikan solusinya," tutur dia.
Ketua DPD Himpunan Pertashop Sulsel, Abdul Salam mengaku Pertashop gulung tikar karena kebijakan pemerintah yang menetapkan harga BBM nonsubsidi atau Pertamax jauh di atas BBM subsidi atau Pertalite.
Sehingga, masyarakat di desa ataupun di pedalaman tidak melirik lagi BBM nonsubsidi. Karena harganya yang jauh di atas Pertalite. Selain itu, tidak adanya penindakan terhadap penjual eceran atau botolan BBM subsidi yang menjamur di mana-mana.
"Sejak dibuka beroperasi, sebentar sekali. Pertama awal beroperasi juga harus mengedukasi masyarakat untuk menggunakan Pertamax. Baru beberapa bulan dirasakan langsung anjlok," ungkapnya.
Abdul Salam berharap, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan Pertashop bisa menjual Pertalite, dan melakukan penindakan terhadap penjual eceran atau botolan BBM yang ilegal.
"Kita berharap supaya bisa juga menjual Pertalite. Kan masyarakat di pedesaan juga pasti memilih Pertalite dikarenakan murah," pungkasnya. (*/fajar)
