FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pelabuhan Indonesia mendorong percepatan pelayanan melalui proses digitalisasi. Upaya ini untuk menghadirkan layanan cepat, efisien, transparan, dan kompetitif.
Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, mengatakan, untuk menciptakan kondusivitas dalam wilayah kerja di berbagai aspek, pihaknya terus memperbaiki sistem pelayanan di segala bidang.
Pihaknya selalu terbuka dengan segala masukan dan ia juga rutin melakukan komunikasi langsung dengan organisasi yang selama ini menyoroti layanan publik.
"Kami sangat terbuka. Pelindo siap melakukan improvement apabila ada yang diperlukan," tuturnya, kemarin.
Saat ini digitalisasi layanan di pelabuhan sudah dilakukan di hampir seluruh pelayanan di pelabuhan. Guna mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan national competitiveness.
Dengan penerapan digitalisasi layanan di pelabuhan, diharapkan proses-proses menjadi lebih cepat, efisien, transparan, dan kompetitif, yang tentunya dapat menurunkan biaya.
"Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 305 Tahun 2023 Tanggal 10 Maret 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Evaluasi Mandiri (Self Assessment) Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pelabuhan," ujarnya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menjelaskan, dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, digitalisasi harus dilakukan di semua sektor, termasuk di pelabuhan. Pelindo bisa bekerja sama dengan stakeholders yang lain.
"Kita siap membantu dalam hal tata kelola dalam pencegahan korupsi. Sehingga ke depannya semua dapat terlaksana dengan baik dan meningkatkan pendapatan negara secara optimal," urai Ketut.
Koordinator Harian Stranas Pencegahan Korupsi (PK), Niken Ariati menilai adanya penggabungan Pelindo, mempermudah dalam mendorong sistem menjadi lebih komprehesif, seperti sistem-sistem yang sudah Pelindo bangun saat ini.
"Salah satunya Phinisi, yang diharapkan sudah dapat diterapkan di semua pelabuhan secara aktif," bebernya.
Upaya pencegahan tindakan korupsi dengan digitalisasi bisa menciptakan transparansi dan check and balance.
"Mengintegrasikan sistem merupakan salah satu cara dalam mencegah tindakan korupsi yang dianggap yang paling ampuh," urainya.
"Menurut UNCTAD, Indonesia adalah negara satu-satunya di Asia yang sudah masuk dalam 20 besar pelabuhan dengan kinerja yang baik dalam hal perbaikan tata kelola pelabuhan," pungkas Niken. (sae/yuk/fajar)
