FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali menegaskan kebijakan hilirisasi di Indonesia terus berlanjut, meski Indonesia telah kalah gugatan dari Word Trade Organization (WTO) atas kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel.
Namun, Presiden Jokowi kembali menginstruksikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk melawan tekanan dari WTO maupun negara-negara Uni Eropa.
Instruksi Presiden Jokowi ke Menteri Bahlil untuk melawan WTO terkait hilirisasi ini mendapat dukungan penuh dari Komisi VII DPR RI Mukhtaruddin. Menurut Mukhtaruddin, kebijakan hilirisasi adalah hak Indonesia yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, termasuk WTO.
“Yang jelas kita tentu akan bersama-sama pemerintah tentunya satu misi, satu visi dalam rangka kita menghadapi gugatan WTO itu, karena terus terang memang persaingan untuk hilirisasi ini memang cukup menjadi sorotan dunia, ketika kita ingin mendorong hilirisasi di Indonesia,” kata Mukhtaruddin kepada wartawan, Kamis (24/8).
Menurut politisi Partai Golkar ini, Menteri Bahlil sebagai benteng utama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin harus berani melawan tekanan WTO, karena hampir seluruh negara-negara barat saat ini merasa terganggu dengan kebijakan hilirisasi, dimana mereka memiliki kepentingan atas bahan baku nikel dan bahan mentah lainnya yang dimiliki Indonesia.
“Ketika kita ingin hilirisasi, dunia kan pada marah, terutama yang berkepentingan dengan bahan baku nikel, bauksit dan lain-lain itu merasa terganggu kepentingan industri dalam negerinya, sehingga mereka melakukan gugatan di WTO terkait dengan masalah kita tidak boleh lagi ekspor konsentrat, harus hilirisasi,” ujarnya.
