"Jika berdasarkan evaluasi ternyata dirasa kurang efektif, maka Pemerintah harus sigap mengubah aturan dan skema bantuan sosial sehingga tenggat waktu target pengentasan kemiskinan bisa tercapai,” ungkap Puan.
“Terutama untuk wilayah Indonesia timur, harus ada program bantuan yang memang dibuat khusus untuk masyarakat di sana," lanjutnya.
Melalui fungsi pengawasannya, DPR dipastikan akan selalu mengawal setiap program yang dijalankan Pemerintah.
"Kami di DPR berkomitmen mengawal setiap kebijakan pemerintah dalam hal program bantuan sosial. Kita semua berharap, keadilan sosial bisa tercipta bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada," tutup Puan. (Pram/fajar)
