Oleh : Lutfie Natsir, SH. MH
“ Etika Kepemimpinan adalah sejumlah sifat sifat utama yang harus dimiliki pemimpin agar kepemimpinannya berjalan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan”
Fenomena kebijakan pemimpin pemerintah daerah di akhir masa jabatan merupakan suatu fenomena yang menarik yang sering kali menimbulkan perhatian dan perdebatan di kalangan masyarakat. Ketika masa jabatan seorang pemimpin pemerintah daerah akan berakhir, berbagai tindakan dan keputusan yang diambilnya dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan penerusnya, fenomena ini bisa mencakup berbagai aspek kebijakan yang mencerminkan karakter dan kepemimpinan serta kearifan sang pejabat, beberapa fenomena yang terlihat dalam konteks ini antara lain:
Pengambilan Kebijakan Penting dimana pada fase akhir masa jabatannya, seorang pemimpin pemerintah daerah mungkin berusaha untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap penting dan strategis untuk meninggalkan jejak atau mencapai tujuan tertentu. Keputusan seperti ini dapat mencakup langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah krusial yang belum terselesaikan atau meluncurkan proyek-proyek besar sebagai capaian prestisius.
Lalu kemudian ada risiko kebijakan kontroversial dimana seiring mendekati akhir masa jabatan, beberapa pemimpin mungkin mengambil risiko dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan kontroversial yang mungkin kurang dipertimbangkan dampaknya. Motivasi di balik tindakan semacam ini bisa bermacam-macam, termasuk mendapatkan dukungan publik atau mengejar agenda politik pribadi.
Konsolidasi Kekuasaan, untuk beberapa pemimpin pemerintah daerah mungkin juga berusaha untuk memperkuat posisi politik mereka dengan memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki di akhir masa jabatan. Hal ini dapat mencakup pengangkatan loyalis atau mengambil langkah-langkah untuk memastikan pengaruh mereka berlanjut setelah masa jabatan berakhir.
Termasuk juga dengan Proyek "Kilat" pemimpin pemerintah daerah yang akan berakhir masa jabatannya mungkin juga tertarik untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek besar atau infrastruktur yang menonjol sebagai prestasi akhir sebelum mereka meninggalkan jabatan.
Lalu yang terakhir adalah pengabaian masalah jangka panjang. Hal ini sangat krusial, mengingat di sisi lain beberapa pemimpin mungkin lebih fokus pada pencapaian prestasi segera daripada menangani masalah-masalah struktural atau jangka panjang yang lebih rumit. Hal ini dapat menyebabkan masalah yang belum terselesaikan menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya.
Fenomena ini tentu memiliki dampak yang beragam tergantung pada integritas dan tujuan pemimpin pemerintah daerah. Ketika dilakukan dengan itikad baik dan visi jangka panjang untuk kepentingan masyarakat, pemimpin dapat mencapai hasil positif yang signifikan. Namun, jika dipandang dari sudut pandang politik dan pencarian keuntungan pribadi, fenomena ini dapat menyebabkan ketidakstabilan, ketidakpastian, dan ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan.
Untuk menghadapi fenomena ini, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan memonitor tindakan pemimpin pemerintah daerah secara objektif, transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas yang kuat dalam proses kebijakan dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keputusan yang diambil melayani kepentingan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
Mengatasi problematika di atas, sebenarnya terdapat tiga hal yang harusnya dipahami dan dipunyai oleh para pemimpin daerah yaitu; posisi pemimpin daerah sebagai administratur pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dimana fungsi dan tugas seorang pemimpin adalah mengarahkan, menggerakkan dan mengendalikan untuk mencapai tujuan melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya.
Wallahu A’lam Bishawab, demikian sekadar disampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi ladang amal ibadah, Jazakkalahu Khairan
