Difabel Rentan Jadi Komoditas Politik Jelang Pemilu, Ada Politisi Batal Beri Bantuan Jika Namanya Tidak Dibesar-besarkan

  • Bagikan
Ilustrasi penyandang disabilitas fisik (Foto: Freepick)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDik) menyebut penyandang disabilitas rentan jadi komoditas politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu). Beberapa kasus mulai terjadi belakangan ini.

“Sekarang kan masuk tahun-tahun politik, disabilitas itu mudah dan rentan sekali jadi objek,” kata Ketua Umum Perdik, Nur Syarif Ramadhan saat ditemui di Balai Kota Makassar, Rabu (30/8/2023).

Salah satu kasus baru-baru ini dialami teman Syarif, seorang penyandang disabilitas fisik alias daksa. Ia diiming-imingi bantuan oleh seorang yang mulanya dikira dermawan.

“Dia diundang oleh seseorang. Ingin memberikan bantuan motor roda tiga, karen kebetulan disabilitas fisik,” tutur Syarif.

Namun saat akan dilakukan penyerahan, temannya diberi syarat. Penyerahan mesti didokumentasikan dengan narasi menggembar-gemborkan nama sang pemberi.

“Kemudian saat mau penyerahannya itu mau didokumentasikan, mau dimasukan (media) dan harus membesarkan nama orang ini. Bahwa orang ini memberikan bantuan ini,” ujarnya.

Belakangan terungkap, sang pemberi adalah politisi. Calon peserta Pemilu tahun 2024.

Karena syarat itu ditolak, bantuan batal diberikan. Sang calon pemberi lalu cari penyandang disabilitas lain yang siap memenuhi syarat itu.

“Dia (calon pemberi bantuan) ingin maju dalam pesta demokrasi tahun depan. Ketika kita menolak itu, bantuan itu tidak diberikan, dan dia memilih mencari orang lain,” kaya Syarif.

Prasyarat demikian, kata Syarif, memang selalu ada ketika penyandang disabilitas ingin menerima bantuan. Jika tidak dipenuhi, maka bantuan urung disalurkan.

“Hal seperti ini sangat rentan sekali,” tambah pria yang juga Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (FORMASI Disabilitas) ini.

Ia yakin, banyak difabel yang jadi korban untuk kepentingan politisi serupa. Menjual haru di ruang publik untuk mendongkrak elektabilitas.

Bagi Syarif, melihat penyandang disabilitas hanya objek politik bukan suatu hal yang enteng. Tidak boleh dianggap sebelah mata.

Karenanya ia menandang perlu adanya pembinaan pada difabel. Memberi pengertian bagaimana bersikap dalam menghadapi tahun politik.

“Ini perlu diperhatikan. Jangan sampai jadi korban dalam tanda kutip komoditas politik,” tandasnya.(Arya/Fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan