FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai NasDem memasangkan bakal capres Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk Pilpres 2024.
Hal ini kemudian membuat Partai Demokrat yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) kecewa.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat
Teuku Riefky Harsya menyampaikan situasi terkini koalisi perubahan dengan menjelaskan secara runut.
Pada 30 Agustus 2023, Demokrat mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
“Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” kata dia dalam keterangannya, Kamis, (31/8/2023).
Hari ini, Demokrat melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Anies mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar.
“Demokrat ’dipaksa’ menerima keputusan itu (fart accompi:),” ujarnya.
Untuk itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Lebih lanjut dikatakan, meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai Capres sejak 3 Oktober 2022, tetapi hingga 22 Januari 2023 baik Anies maupun Partai Nasdem belum berhasil membentuk sebuah koalisi Parpol yang memenuhi syarat Presidential Threshold 20 persen.
“Atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum AHY, maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY “menjemput takdir” sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, Ketum AHY membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerjasama untuk mengajak PKS. Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari Tim 8,” jelasnya.
