Riko pun mengapresiasi langkah Presiden Jokowi lewat Kementerian Investasi untuk terus melanjutkan kebijakan hilirisasi meski ditentang oleh uni Eropa, terkhusus WTO.
Kebijakan hilirisasi ini, kata Riko, akan menguatkan Indonesia sebagai negara berkembang menuju negara maju, serta menjadikan Indonesia negara mandiri dalam mengelola hasil alamnya.
"Pemerintah Indonesia telah lama berkomitmen untuk mendorong hilirisasi produk, tetapi hingga saat ini, hasilnya belum maksimal. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong upaya hilirisasi ini hingga Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri dan berdikari dalam mengelola sektor industri dan perdagangan," ungkapnya.
Namun, Riko Novianto juga menekankan bahwa dalam upaya mencapai kedaulatan ekonomi ini, intervensi dari pihak luar tidak dibenarkan. Setiap negara memiliki kedaulatan penuh dalam mengelola kebijakan ekonominya.
Untuk itu, Riko berharap dalam konteks dialog regional dan multinasional, perlu dijaga keseimbangan dan saling menghormati sesuai dengan prinsip-prinsip hubungan internasional.
Pandangan ini juga ditegaskan dalam konteks praktek hilirisasi di Indonesia, yang harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha untuk meningkatkan kedaulatan negara. Hal ini akan membantu negara-negara lain memahami dengan baik tujuan dan motivasi Indonesia.
"Untuk mencapai tujuan diplomasi di WTO, Saya menyarankan agar pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah taktis. WTO adalah lembaga internasional yang memiliki aturan tersendiri, dan setiap negara anggota memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, diplomasi harus dilakukan dengan kebijaksanaan dan strategi yang optimal," jelasnya.
