Lebih jauh Riko menyampaikan Indonesia harus memastikan bahwa upayanya dalam menghadapi WTO adalah langkah cerdas dan berkelanjutan. Dalam situasi global yang kompleks, Indonesia harus memaksimalkan manfaat keanggotaannya di WTO.
"Secara keseluruhan, upaya Presiden Jokowi untuk melawan arus kesepakatan WTO dan mendorong hilirisasi produk adalah langkah yang patut diapresiasi. Ini adalah langkah yang strategis dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara,” bebernya.
“Namun, langkah ini juga harus didukung oleh kerjasama antara berbagai kementerian dan diplomasi yang cerdas. Dengan cara ini, Indonesia dapat mengambil peran yang lebih kuat dalam perdagangan internasional dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kita," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, memberikan apresiasi terhadap keberanian Presiden Jokowi dalam melawan Uni Eropa di WTO, yang secara tegas menentang kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia.
Bahlil mengakui bahwa Presiden Jokowi, meskipun bukan latar belakang militer atau kepolisian, memiliki keberanian yang besar dalam memperjuangkan kebijakan ini.
"Bicara nasionalisme dan keberanian, meskipun beliau bukan anggota militer atau polisi, keberaniannya luar biasa karena beliau pernah menjadi Ketua BPC HIPMI Solo," ujar Bahlil.
Bahlil juga membagikan pengalamannya saat melaporkan kekalahan Indonesia dalam gugatan hilirisasi nikel di WTO kepada Presiden Jokowi. Pada saat itu, Jokowi meminta agar melawan kembali.
