FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- DPRD Sulsel segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawal penyelesaian utang dan kisruh mutasi ASN di lingkup Pemprov Sulsel.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif. Dia mengatakan, utang pemprov mencapai Rp1,2 triliun. Itu mencakup hutang PEN, DBH ke daerah dan proyek yang tuntas namun belum terbayar.
"Awalnya Rp1,2 triliun. Tapi kita akan lihat lagi perkembangan di rapat Banggar. Apakah sudah ada pembayaran atau bagimana," bebernya, kemarin.
Kemudian, hal yang tidak kalah vital adalah masalah rotasi pejabat di lingkup Pemprov Sulsel sendiri. Sebab, prosesnya dianggap tidak berjalan sesuai dengan prosesur yang berlaku.
"Kami minta kebijakan dari Pj gubernur. Contoh study kasus, tadi saya dapat data kalau ternyata ada orang yang sudah pensiun tapi dikasih jabatan. Pensiunnya Agustus, dilantik lagi September. Berarti ini memang tidak ada prosesnya. Tidak sesuai dengan aturan,” lanjutnya.
Dengan begitu, legislator Nasdem itu menegaskan bahwa pihaknya segera membentuk Panitia Khusus (Pansus), untuk menyelidiki masalah ini. Sebab dia menganggap terlalu banyak kejanggalan yang terjadi.
"Kami minta Komisi A buat Pansus terkait ini. Biar jelas, data-datanya terbuka. Pak Pj Gubernur sendiri sudah mengatakan akan melakukan pembenahan. Karena kasihan orang yang berkarier. Efeknya juga ke serapan anggaran yang rendah,” bebernya.
Dia juga mengaku telah mendapat laporan, bahwa banyak pejabat yang tidak tahu apa-apa tetapi posisinya berubah tiba-tiba. Sehingga, program yang sudah dicanangkan terhambat, karena menunggu pejabat baru untuk adaptasi.
