FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin bakal mengevaluasi sepuluh OPD dengan serapan APBD masih rendah.
Menurutnya di sisa akhir tahun ini, realisasi anggaran menjadi salah satu prioritasnya. "Anggaran (APBD) itu stimulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," ucap Bahtiar, kemarin.
Hingga Minggu, 10 September 2023, dari total APBD 2023 senilai Rp10 triliun, Pemprov baru merealisasikan sebesar 52,36 persen. Realisasi anggaran untuk fisik pun baru 52,34 persen. Tidak heran jika 10 OPD realisasi terendah didominasi sektor infrastruktur.
Sebut saja; Dinas BMBK 16,21 persen, Disperindag 18,76 persen, Dinas SDA CKTR 20,25 persen, Dispora 26,19 persen, UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah 28,12 persen.
Biro Kesejahteraan Rakyat 34,05 persen, UPT RSK Gigi dan Mulut 34,62 persen, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 35,79 persen. Lalu, Dinas KP 36,65 persen, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa 37,52 persen.
Hal tersebut menjadi miris. Apalagi, Pemprov Sulsel baru memasuki masa transisi dari gubernur sebelumnya yang habis masa jabatan ke penjabat gubernur.
"Kita evaluasi dan bicarakan, apa yang membuat dia tidak bergerak. Kita harus cek dahulu," terang Dirjen Polpum Kemendagri ini.
Bahtiar membeberkan pengalamannya ketika menjadi Pj Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) pada 2020 lalu. Ia menyebutkan, bahwa geliat perusahaan swasta di Sulsel tidak sebesar di Kepri. Oleh karena itu, kekuatan utama menggerakkan ekonomi di Sulsel ialah melalui APBD.
"Ketika pihak swasta tidak terlalu besar, maka kekuatan kita menggerakkan ekonomi adalah APBD. Nah, kalau APBD tidak bergerak (terserap), bagaimana bisa menggerakkan ekonomi," beber pria kelahiran Bone ini.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulsel, Salehuddin mengungkapkan, situasi ini masih dalam cakupan yang normal. Hampir semua proyek sejatinya telah berkontrak, namun yang diserap baru uang mukanya.
"Yang progres nanti triwulan keempat baru percepatan. Tentu masih berjalan normal," sebut dia.
Pj Sekprov Sulsel, Andi Muhammad Arsjad mengakui, sebanyak 26 OPD yang serapan anggarannya masih di bawah 50 persen perlu ada akselerasi. Kata dia, ini tidak terlepas dari adanya perubahan bentuk kelembagaan (perampingan OPD) yang terjadi pada tahun ini sehingga dilakukan penyesuaian.
"Kita berharap bisa dipercepat lagi. Artinya sekarang ini apa yang menjadi kendala, bahkan beliau (Pj Gubernur) memerintahkan kepada kami segera melakukan monev. Jadi gubernur akan memanggil seluruh OPD untuk menanyakan terkait programnya, apa yang menjadi kendala dan apa yang perlu kita lakukan," tutupnya. (*)
