FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Bahtiar Baharuddin terus memasifkan progres program prioritasnya selama setahun ke depan. Salah satunya, mengatasi kemiskinan ekstrem.
Bahtiar telah mengumpulkan seluruh jajaran OPD-nya untuk membahas persoalan tersebut, di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 12 September. Hal ini tindak lanjut setelah pertemuan di hari sebelumnya bersama 24 kepala daerah se-Sulsel.
Langkah konsolidasi tersebut kata dia, merupakan wujud tugas hadirnya sebuah pemerintahan. Kebijakan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting tidak hanya menjadi kebijakan pusat melainkan di tiap daerah.
"Masyarakat mana yang mau disejahterakan? Di sini kan (Sulsel) kurang lebih 10 juta penduduk, kita kan tidak punya uang yang cukup, yang mana dulu yang mau diprioritaskan, tentu yang belum berdaya yang kita sebut kategori miskin," ujar Bahtiar.
Atensi khusus tersebut menurutnya, diberikan kepada kelompok yang masuk miskin dengan ekstrem. "Mungkin ketidakberdayaan, tidak punya harta, tidak punya sawah, tidak punya kebun, tidak punya sapi, tidak punya modal, semua serba terbatas," ungkapnya.
Meskipun, kata ia, Pemprov dan seluruh Pemda di Sulsel telah melakukan hal yang sama. Ia hanya sisa mereview apa yang kurang sehingga pengentasan belum secara maksimal.
"Ternyata datanya di Sulsel itu cukup besar. Tadi kepala dinas saya menyampaikan ada lebih dari 400.000 orang, hampir 500.000 orang. Miris juga dengarnya. Kalau tahun 2023, sudah 78 tahun Indonesia merdeka masih ada saudara kita di Sulawesi Selatan ini masih ada yang berada pada taraf kemiskinan, apalagi ekstrem," bebernya.
