FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai wajar apabila Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memiliki data intelijen tentang arah parpol di Indonesia.
Menurutnya, menjadi tidak wajar jika kemudian data intelijen itu dijadikan Jokowi sebagai alat untuk ikut terlibat dalam peta perpolitikan. "Menjadi tidak wajar kalau itu kemudian dijadikan alat oleh Bapak Presiden," kata ketua Banggar DPR RI itu ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9).
Said Abdullah mengatakan tiap partai memiliki kedaulatan untuk bersikap dalam politik dan parpol bukan musuh negara sehingga tidak layak dijadikan objek intelijen.
"Mungkin yang diinginkan, dimaksud oleh Bapak Presiden menyampaikan itu hanya sebatas untuk pengetahuan bahwa Bapak Presiden well informed dari segala sesuatu pergerakan intelijen yang di bawah naung Bapak Presiden," lanjut pria kelahiran Sumenep, Jawa Timur itu.
Dia merasa yakin Jokowi tidak bakal menyalahgunakan data intelijen soal parpol itu untuk mengerdilkan, apalagi melemahkan partai politik.
"Kalau partai politik dilemahkan, dikerdilkan, saya pikir, itu bukan karakter presiden kita," kata Said. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku punya data lengkap soal arah partai politik (parpol) yang ada di Indonesia.
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti," kata Jokowi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) relawan Sekretariat Nasional atau Seknas Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9).
