FAJAR.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) angkat bicara terkait konflik di Pulau Rempang.
Gus Yahya meminta masyarakat tidak boleh menjadi korban dari investasi, untuk itu, kesejahteraan rakyat harus nomor satu.
"Kesentosaan masyarakat harus dinomorsatukan. Masyarakat tidak boleh dijadikan korban atas investasi. Investasi harus dikembalikan ke maksud asalnya, yaitu kemaslahatan masyarakat, terutama masyarakat di wilayah destinasi investasi,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers di kantor PBNU Jakarta, Jumat (15/9/2023).
Gus Yahya menegaskan investasi harus meningkatkan taraf hidup rakyat, terutama di kawasan tersebut.
"Investasi harus dikembalikan untuk masyarakat banyak, masyarakat tidak boleh menjadi korban, karena itu melanggar tujuan investasi itu sendiri," tuturnya.
Sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan HAM mengeluarkan sikap terkait dengan bentrok yang terjadi di Pulau Rempang, Batam akibat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.
Sikap pertama, meminta agar Presiden Joko Widodo dan Menteri Kooridinator bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco City sebagai PSN.
"Presiden juga didesak untuk mengevaluasi dan mencabut PSN yang memicu konflik dan memperparah kerusakan lingkungan," ujar Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9/2023).
Sikap kedua, mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membebaskan sejumlah warga yang sedang ditahan."Serta menarik seluruh aparat bersenjata di lokasi konflik," imbuh Busyro.
