FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Komisi VIIII DPR RI memperlihatkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan dan transparansi pengelolaan keuangan haji melalui acara Diseminasi Pengelolaan Keuangan Haji dengan Stakeholder Perhajian.
Acara tersebut berlangsung pada Sabtu, 23 September 2023 di Hotel Rinra Makassar. Diseminasi itu diikuti ratusan peserta, dari kalangan dosen, guru, mubalig, pekerja sosial hingga mahasiswa.
Tampil sebagai Narasumber Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag Sulsel Ali Yafid, dan Dosen Unismuh Makassar Hadisaputra.
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dalam pemaparannya mengajak para tokoh masyarakat yang hadir untuk membantu BPKH dalam menyosialisasikan tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
Menurut Kahfi, ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa biaya perjalanan ibadah haji dinaikkan setiap tahun. Padahal, sebenarnya selama ini Bipih yang ditanggung jamaah hanya sebagian kecil dari biaya total biaya perjalanan.
"Untuk tahun 2023, harusnya setiap jamaah menanggung biaya 90,05 juta, namun yang ditanggung jamaah hanya sekitar 49,8 juta, selebihnya ditutupi dari biaya manfaat investasi BPKH.
Kahfi juga mengajak masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi hoax seputar pengelolaan keuangan haji. "Misalnya, ada yang bilang dana haji dipakai untuk infrastruktur. Semua itu tidak benar. Bisa cek langsung ke website atau medsos BPKH, atau tanyakan langsung ke kami Komisi VIII atau Kememterian Agama," ungkapnya.
