FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Harga beras masih melambung di Tanah Air. Pemerintah disebut belum mampu melakukan intervensi. Pengamat Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono meminta Pemerintah untuk segera melakukan langkah konkret agar bisa mengendalikan harga beras seiring harga jual di masyarakat sangat tinggi dan memprihatinkan.
"Kini sudah mencapai sekitar Rp 14 ribu hingga Rp 15 ribu per kilogram untuk beras medium. Untuk beras premium di kisaran Rp 18 ribu per kilogram," ujar Bambang Haryo Soekartono kepada wartawan, Selasa (26/9).
Menurut dia, Indonesia sebagai negara agrasis seharusnya produksi beras bisa melimpah sebagaimana era 1970, 1980, dan 1990-an. Maka dari itu, Lembaga pangan di Indonesia seperti Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Satgas Pangan seharusnya segera mengambil peran. Semua lembaga yang bergerak di bidang pangan bertanggung jawab untuk menciptakan kedaulatan pangan, ketahanan pangan, dan kemandirian pangan bagi negara.
Anggota DPR RI periode 2014-2019 itu menyebut, Bulog sebagai stabilitator pangan di Indonesia terlihat lumpuh. Pasalnya, cuma mampu menyerap sekitar 2 persen dari total produk yang ada di Indonesia. "Sehingga mayoritas beras kita (Indonesia)dikuasai oleh swasta yang dikhawatirkan bisa muncul adanya kartelisasi harga," duganya.
Sebagaimana diketahui, lembaga pangan di Indonesia bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Mereka melakukan pengawasan harga dan kualitas sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2014 dan PP Nomor 71 Tahun 2015 tentang 11 Komoditas pokok pangan. Seharusnya komoditas dapat dikendalikan oleh Pemerintah, termasuk beras.
