Dilansir dari The Diplomat, MFP berjanji mengakhiri wajib militer dan menghancurkan pusat-pusat "kekuatan monopoli" di Thailand.
Partai ini bahkan berani menyerukan perubahan terhadap undang-undang lese-majeste, langkah yang dinilai paling sensitif dan kontroversial di negara tersebut.
Undang-undang lese-majeste sendiri merupakan UU yang mengkriminalisasi mereka yang mengkritik raja maupun keluarga kerajaan Thailand. Pada akhir 2020 dan awal 2021, UU ini digunakan untuk menyasar penyelenggara demonstrasi pro-demokrasi di negara tersebut.
- Dukung demokrasi
Usai hasil penghitungan sementara menunjukkan kemenangan bagi MFP, Pita menegaskan kesiapannya menjabat sebagai PM Thailand.
Dalam pidatonya, Pita mengatakan siap mendengarkan pendapat yang berbeda saat menjadi PM di masa depan. Ia juga menegaskan bakal mendukung dan melanjutkan perjuangan demokrasi di Thailand.
"Kami siap menghormati dan melanjutkan perjuangan demokrasi semua pihak di masa lalu. Pada saat yang sama, kami juga siap memulihkan kepercayaan pada sistem demokrasi dan parlementer, menciptakan transparansi dan efisiensi dalam politik Thailand, termasuk setiap anggota DPR," tutur Pita, dikutip Channel News Asia.
- Sasar generasi muda
Sejumlah analis menggambarkan MFP bakal menjadi "pengubah permainan" karena langkah beraninya menggoyang sistem konservatif Thailand.
Rencana reformasi militer, ekonomi, desentralisasi kekuasaan, hingga reformasi monarki seakan menjadi angin segar bagi masyarakat muda Thailand yang haus perubahan.
Hal itu pun dibuktikan dalam jajak pendapat yang menunjukkan Pita menjadi sosok perdana menteri paling diinginkan karena upaya MFP tersebut, seperti dilansir CNN.
