"Pertama persoalan oligarki yang sangat buruk pada bangsa ini. Oligarki bukan hanya di holding, tetapi sekarang ke pusat, ke China atau 'Mbah'nya oligarki. Persoalan kedua adalah masalah utang. Terakhir yaitu bangkitnya komunisme di Indonesia," katanya.
Sementara Marsekal Pertama TNI (Purn) Prof. Dr. Achmad Dirwan, anggota FDCI lainnya, pada dasarnya dirinya setuju proposal kenegaraan dari DPD RI supaya bangsa semakin baik dengan perubahan regulasi dan lainnya. Dia juga sepakat harus adanya keterwakilan dari organisasi atau profesi tertentu dalam MPR. Faktanya sangat diperlukan orang yang mumpuni dan ahli di bidang tertentu.
"Saya melihat sendiri bagaimana ada anggota dewan yang bisa dikatakan tidak bisa apa-apa, tetapi bisa duduk sebagai wakil rakyat. Semua itu karena mempunyai modal uang. Artinya dia yang punya modal, biarpun tidak ahli, berpendidikan pas-pasan bisa mudah jadi anggota DPR. Padahal dia pembentuk UU yang mengikat semua rakyat," tuturnya.
Di akhir acara, Prof Hafid Abbas membacakan pernyataan sikap dari Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia (FDCI). Naskah terlampir di bawah. (Pram/fajar)
PERNYATAAN SIKAP FORUM DOKTOR DAN CENDEKIAWAN INDONESIA
Kami Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia (FDCI) sebagai wadah para ilmuwan, akademisi, peneliti dan cendekiawan dari berbagai bidang keilmuan dan profesi yang tersebar di seluruh wilayah tanah air telah mengamati secara saksama bahwa; setelah UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 diamandemen sebanyak empat kali, dari kurun waktu 1999 hingga 2002, Indonesia terlihat semakin menjauh dari Pancasila dan cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi.