FAJAR.CO.ID, MAKASSAR--Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin ingin mematikan Pemilu dan Pilkada Serentak terlaksana dan berjalan lancar. Daerah yang belum melakukan NPHD diberi atensi.
Sebagai bentuk keseriusan, Bahtiar mengumpulkan seluruh Forkopimda hingga Lurah se-Sulsel. Mereka dikumpulkan melalui acara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Luber, Jurdil, Lancar, Aman dan Damai di Era Baru Sulsel Menuju Indonesia Maju, di Hotel Claro, Rabu 11 Oktober.
Dia menekankan, segala persiapan Pemilu sangat ditunjang dengan ketersediaan dana. Sehingga dana Pemilu mesti disiapkan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan sesegera untuk melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), khususnya untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Mengapa karena Pilkada Serentak yang sebelumnya akan diadakan di November 2024 itu dipercepat dua bulan ke September. Sehingga sangat mepet. "Tidak ada lagi waktu untuk berleha-leha. Semua sudah harus di on-kan," tegasnya.
Sehingga, ia menekankan bahwa uangnya sudah harus ada. Sebagai instruksinya adalah 40 persen di 2023 dan 60 persen di anggaran 2024. Suatu kebanggaan kata dia, Sulsel merupakan provinsi pertama di Indonesia yang melakukan penandatanganan NPHD bersama pihak penyelenggara Pemilu.
Dia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah melakukan NPHD di masing-masing wilayah, seperti Kabupaten Gowa dan Maros. Untuk daerah yang belum, Bahtiar meminta untuk segera. "Kalau bisa dua, tiga hari ini atau minggu ini. Saya yakin bisa semua. Mungkin karena persoalan teknis saja," katanya.
Kemarin, ada lima daerah yang melakukan tanda tangan NPHD secara serentak di acara tersebut, yaitu Luwu Timur, Palopo, Enrekang, Takalar, dan Bantaeng. Sebelumnya diketahui, Gowa, Maros, dan Bone juga telah lebih dahulu melakukan NPHD. Totalnya, 16 kabupaten kota yang belum melakukan NPHD.
"Iya baru 16. Kan yang selesai kemarin baru tiga. Tadi ada lima," kata ketua KPU Sulsel, Hasabullah di Hotel Claro, kemarin.
Untuk 16 kabupaten kota yang belum, Hasbullah berharap dalam waktu dekat ini juga bisa dilaksanakan. "Jika Pemerintah Daerah tidak menyediakan anggaran Pilkada maka dipastikan pesta demokrasi tahun depan tidak berjalan," katanya.
Namun, Hasbullah yakin dengan adanya campur tangan pemerintah Provinsi dalam hal ini Pj Gubernur Sulsel Bachtiar Baharuddin maka akan berjalan dengan baik.
"Apalagi Pak Bahtiar saat ini juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah memerintahkan kepada kepala daerah untuk menganggarkan 40 persen pada anggaran perubahan 2023 ini dan 60 persen pada anggaran pokok 2024 mendatang," tekannya.
Salah satu daerah yang belum melaksanakan NPHD adalah Kota Makassar. Akan tetapi, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan sisa menunggu waktu tepat saja. Mengapa belum kata dia, karena anggarannya cukup besar dan itu perlu asistensi. Anggaran cukup besar sehingga ada namanya asistensi.
"Karena dalam tata cara keuangan asistensi itu di provinsi. Jadi kita menunggu asistensi," kata Danny di sela-sela pertemuan Forkopimda, kemarin.
Terkait jumlah anggaran, Danny sendiri mengaku belum bisa memastikan karena harus asistensi dulu. "Tapi tidak lama itu. Tergantung teman-teman di provinsi lebih cepat. Kita menunggu kan pembahasan pokok ini sebentar lagi. Jadi NPHD itu tidak ada masalah bagi kita," tekannya.
Bakal Rekrut 26.345 Pengawas TPS
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli juga mengurai kesiapan jajarannya dalam mengawal pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024. Ia mengungkapkan, dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak untuk mewujudkan terciptanya Pemilu yang luber dan bermartabat di Sulsel.
Bawaslu dalam melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan dan pengawasan terhadap seluruh proses pemilu yang berjalan sangat membutuhkan peran serta aktif dari seluruh pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun unsur TNI dan Polri. "Hal tersebut semata untuk menciptakan terciptanya pemilu yang luber dan bermartabat," ungkap Mardiana.
Untuk mencapai hal tersebut, Mardiana Rusli mengungkapkan jajarannya telah siap dan menjalankan pengawasan. Tentu dalam konteks cegah, awasi dan tindak, Bawaslu membutuhkan perangkat struktur. Di Sulsel, Bawaslu memiliki 80 komisioner, 933 panitia pengawas kecamatan (Panwascam), 3.095 panitia pengawas kelurahan/desa.
"Dan nantinya Bawaslu akan merekrut sebanyak 26.345 pengawas untuk tingkat TPS yang tersebar di 24 kabupaten dan kota. Seluruhnya sudah siap mengawal proses pemilihan yang tengah berjalan," jelasnya. (mum/ham)
