FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Target pendapatan badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sulsel salah satunya PT SCI atau Perseroda tidak tercapai. Hal ini diakibatkan karena banyaknya aset yang bermasalah. Penjabat Gubernur Sulsel memerintahkan untuk melakukan audit.
Penjabat Gubernur Bahtiar Baharuddin mengatakan, kinerja perseroda perlu diaudit. Itu untuk mempermudah intervensi terhadap perseroda jika terbukti terdapat masalah pengelolaan di sana.
"Saya lagi minta diaudit dulu performanya seperti apa, dari situ kita bergerak seperti apa formulanya (evaluasi)," kata Bahtiar, Senin, 9 Oktober.
Bahtiar menganggap audit perlu dilakukan untuk mendapatkan diagnosa yang tepat terhadap apa yang terjadi pada tubuh perseroda saat ini. Penataan yang akan dilakukannya perlu penguatan audit pihak yang berwenang, ia enggan mengemukakan pendapat pribadinya terhadap lemahnya perseroda Sulsel.
"Yang bisa mendiagnosa penyakitnya BUMD dan perseroda itu adalah otoritas yang memiliki wewenang di situ, bukan pendapat pribadi saya," ungkapnya.
Kepala Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Sulsel, Junaedi mengatakan dari target Rp15 miliar lebih, Perseroda hanya mencapai Rp3 miliar, sehingga dalam APBD Perubahan dilakukan penyesuaian target menjadi Rp1,7 miliar.
"Jadi kan yang pertama memang tiga Perseroda yang ditargetkan tahun ini dengan minimal kontribusi PAD masing-masing itu tidak ada yang capai target, yaitu PT Bank Sulselbar, PT Jamkrida dengan PT SCI itu tidak ada yang capai target," ujar Junaedi.
"Kalau PT SCI itu dari target awalnya Rp15 miliar yah bisa disetor itu hanya mampu Rp3 miliar, sehingga di APBD perubahan dilakukan penyesuaian," sambungnya.
Padahal, kata dia, DPRD Sulsel sangat berharap agar jajaran direksi Perseroda ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penggunaan aset yang sudah diberikan.
"Saya kira DPRD provinsi sangat berharap bahwa Perseroda BUMD milik Pemprov Sulsel kedepannya bisa memberikan andil yang cukup maksimal, artinya pembentukan BUMD kan menjadi kontributor PAD, dari hasil evaluasi di triwulan III tahun ini tidak mencapai target," imbuhnya.
Bukan hanya DPRD yang minta dievaluasi, ia mengatakan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin pun memberi perintah secara khusus agar pihaknya membuat permintaan ke Kantor Akuntan Publik untuk segera mengaudit keuangan di Perseroda.
"Sehingga DPRD di komisi C meminta kami selaku OPD yang melakukan pembinaan terhadap BUMD itu diminta untuk melakukan evaluasi-evaluasi. Tentunya kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh mulai dari SDM sampai pada kegiatan bisnis yang dilakukan, iya (jajaran direksi)," paparnya.
"Bahkan Pak Gubernur juga meminta kami secara khusus meminta kantor akuntan publik untuk mengaudit BUMD (Perseroda) yang ada dibawah naungan pemerintah provinsi Sulsel, iya (salah satunya audit keterbukaan anggaran)," sambung dia.
Ia menegaskan bahwa masih banyak sejumlah aset yang dikelola Perseroda bermasalah, sehingga berpengaruh terhadap capaian pendapatan.
"Jadi kan memang selama ini aset-aset yang dikuasai Perseroda itu ada beberapa titik yang masih diklaim oleh masyarakat atau pun ada juga yang sama sekali belum memiliki status kepemilikan yang jelas, sehingga memang Perseroda juga menyampaikan bahwa aset-aset yang diberikan kepada kami dalam bentuk pernyataan modal dari pemerintah provinsi juga masih banyak yang belum clear and clear. Ini jadi PR bersama antara pemerintah provinsi dan Perseroda," pungkasnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, Reza Faisal Saleh mengatakan bahwa target Perseroda di APBD perubahan sudah diturunkan menjadi Rp1,7 miliar. "Target Rp1,7 miliar tersebut sesuai deviden perseroda," katanya.
Sebelumnya, Pimpinan DPRD Sulsel pun ikut menyoroti kinerja jajaran Direksi Perseroda Sulsel karena dinilai tidak mampu memberikan kontribusi terhadap PAD Sulsel.
"Kita juga kaget target yang sangat rendah seperti itu, untuk apa kita naruh duit banyak disitu, pemerintahan tidak bisa berbisnis, pemerintahan berbisnis aturan mainnya bikin perseroda," ucap Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah Rahim Bone.
Ia menegaskan agar Pj Gubernur Sulsel dapat ambil tindakan dengan mengevaluasi Perseroda karena banyak aset yang tidak terkelola dengan baik.
"Kita tingkatkan status hukumnya menjadi perseroda supaya fleksibel bermain, tapi kalau tidak tercapai (tujuannya), kita akan bilang ke pak Gubernur, ini harus ada evaluasi serius terhadap soal itu, karena diperseroda ada aset kita," tegasnya.
Menurutnya, sejumlah aset pemerintah yang tidak terkelola dengan baik oleh Perseroda ini dapat dialihkan ke yang lain agar pendapatannya lebih jelas. Meski 60 persen tidak produktif, kalau tidak produktif dikembalikan. (uca/fajar)
