FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) senilai Rp1,5 Triliun ternyata merupakan dampak dari utang era Nurdin Abdullah (NA).
“Dari 2020 adami utang,” kata Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif, di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Jumat, (13/10/2023).
Sekretaris Partai NasDem Sulsel ini mengatakan, DPRD mendukung Pj Gubernur Bahtiar untuk memprioritaskan pembayaran utang.
“DPRD Sulsel untuk APBD 2024 ini akan bersama-sama pak gubernur untuk mengurangi belanja dan ongkos menyelesaikan utang. Jadi postur menyelesaikan pendapatan yang Rp10,4 Triliun, belanjanya dikurangi,” ucapnya.
“Sehingga utang yang sekitar Rp1,6 Triliun itu dibayarkan. Jadi tidak merubah postur tapi mengurangi belanja dan menyelesaikan utang. Mencocokkan dengan pendapatan yang ada,” lanjutnya.
Termasuk surat Pj Gubernur Bahtiar soal penolakannya terhadap muatan RAPBD 2024 dan meminta dewan untuk melakukan perubahan, Syahar juga mendukung.
“Surat itu bagus bahwa supaya APBD 2024 tidak seperti sebelumnya 2021-2022,” kata Legislator asal Sidrap ini.
Sebelumnya, Pj Gubernur Bahtiar menyebut, cara menyelamatkan pemerintahan adalah dengan menghentikan semua program.
“Anak-anak tidak usah belanja lagi, kenapa kita mau belanja (sementara) masih ada hutang,“ ujarnya.
Bahtiar membatasi program hingga Desember 2023 mendatang.
“Seluruh kegiatan di provinsi Sulsel hari ini, kita puasa sampai Desember. Kenapa puasa, karena kita tidak ada uang. Pantas sajalah kenapa selama ini diskusinya dengan DPRD menjadi seperti tidak serius. Saya memahami, dan kenapa selama ini DPRD Sulsel sering marah-marah. Karena ada sesuatu yang disembunyikan,” jelasnya.
