FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Imbauan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin terkait pemangkasan dana desa sebanyak 40 persen memicu gejolak. APDESI Sulsel tak setuju atas rencana itu.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulsel Andi Sri Rahayu Usmi, menganggap pemangkasan anggaran hingga 40 persen adalah pemborosan.
Menurutnya, rencana tersebut memicu keresahan dan kegaduhan di antara kepala desa.
Bahkan perempuan yang akrab disapa Ayu itu menganggap keputusan diambil sepihak, tidak melewati proses diskusi dengan kepala desa.
Sehingga, dia meminta agar Presiden Jokowi mencopot Bahtiar Baharuddin dari jabatan Pj Gubernur Sulsel.
"Saya sebagai Ketua Apdesi Sulsel menolak keras kebijakan yang tidak rasional ini,” tegasnya kepada FAJAR, Jumat, 13 Oktober.
Lebih lanjut Ayu menilai, program budidaya pisang secara massal di Sulsel menggunakan dana desa tidak masuk akal. Sebab pengalokasian dana desa sudah terstruktur dan jelas peruntukannya, sesuai petunjuk Kementerian.
"Jangan adopsi keberhasilan tanaman pisang di luar Sulsel. Pahami dulu kultur tanah Sulsel, apakah cocok dan bertahan serta berdaya manfaat terhadap masyarakat atau tidak,” terangnya.
Terlebih lagi, kata Ayu, alokasi penganggarannya cukup besar, bisa mencapai Rp1 triliun. Dikhawatirkan, jika program itu gagal, maka akan saling lempar tanggung jawab. Mengingat, sejumlah wilayah di Sulsel sudah punya komoditas tanaman sendiri.
"Di Enrekang itu masyarakat tanam bawang, jelas hasil dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi kalau pisang, selain nilai ekonominya rendah, juga tidak akan bertahan lama dan memicu potensi kerugian besar,” kata Ayu.
