FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Orang Muda dan Masyarakat Sipil (KOMMAS) melakukan diskusi dan kajian terkait situasi politik Jakarta menjelang pemilu 2024 pada Sabtu (14/10/2023).
Diskusi ini mendorong kolaborasi masyarakat sipil dan pihak--pihak terkait seperti Bawaslu dan KPU untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.
KOMMAS adalah gabungan dari 15 organisasi dan komunitas yang dari berbagai latar belakang seperti SPRI, Gusdurian Jakarta, SAFEnet, mahasiswa dan pemuda.
Agenda ini dihadiri 3 panelis yakni Ahmad Syarifudin Fajar dari Bawaslu Jakarta Timur, Fahmi Zikrillah dari KPU DKI Jakarta, Hafizh Nabiyyin dari perwakilan masyarakat sipil serta dihadiri ketua Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakrie.
Ketua Kommas, Dika Moehammad dari SPRI, mengatakan, KOMMAS Jakarta menyadari pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengawal proses pemilu agar berjalan dengan damai, bersih dan demokratis demi kemajuan demokrasi dan perbaikan kesejahteraan rakyat."
"Peran aktif semua pemangku kepentingan, termasuk keterlibatan publik dalam setiap tahapan pemilu, perlu terus ditingkatkan guna mengantisipasi berbagai potensi kerawanan yang dapat menghambat jalannya pemilu dan demokrasi,"katanya di saat mengantar diskusi di Hotel Puri Jaya, Jakarta Timur.
Data Bawaslu pada Desember 2022 mengatakan DKI Jakarta sebagai provinsi paling rawan dengan Indeks Kerawanan Pemilu 88,95, Sulawesi Utara 87,48, Maluku Utara 88,86, Jawa Barat 77,04, dan Kalimantan Timur 74.04.
Kerentanan pemilu yang paling disorot adalah ujaran kebencian, politik uang, dan politisasi identitas.
Fahmi Zikrillah dari KPU DKI Jakarta mengatakan, bicara politik uang, ini menjadi virus bagi politik kita. Banyak korban, seperti orang mati gara-gara virus Corona. "Politik uang sangat berbahaya," tegasnya.
Sementara Hafizh Nabiyyin sebagai perwakilan masyarakat sipil menyoroti terkait ujaran kebencian atau serangan daring di media sosial terkait pemilu.
"Studi yang dilakukan SAFEnet menunjukkan bahwa serangan daring yang berada di dunia maya ini turut menyasar kelompok rentan. Bukan hanya kandidat, tapi minoritas agama, ras, gender, dan minoritas lainnya," jelas dia.
"Riset menemukan pemilu 2014, Pilkada DKI 2017, dan pemilu 2019, kita menemukan banyak konten ujaran kebencian yang menyasar kelompok rentan. Dalam hal ini kami melihat selain dan ujaran kebencian sebenarnya satu pihak yang luput adalah peran media sosial karena memang media sosial ini menganggap diriya platform netral." tutur Hafizh
Ketua kesbangpol DKI Jakarta, Taufan Bakrie mengapresiasi inisiasi kolaborasi yang didorong KOMMAS untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan adil.
"Saya kira malam ini menjadi langkah yang tepat, karena dengan kolaborasi ada banyak yang bisa kita lakukan. Apresiasi saya kepada teman-teman masyarakat sipil untuk inisiasi acara ini. Ketika masih banyak orang yang peduli dengan pemilu berintegritas, pemilu kita akan sukses," ujar Ketua Kesbangpol DKI Jakarta tersebut.(rls/eds)
