Mahfud juga menyebutkan, sebelum itu Nabi Muhammad sudah memimpin Madinah. Di sana, dia bertindak sebagai kepala negara, eksekutif, juga pelaksana legislatif. Sehingga, dianggap sangat lekat dengan Trias Politica.
”Kan nabi eksekutif di Madinah. Dia juga penegak hukum sebagai yudikatif. Legislatifnya, aturannya Al-Qur'an, tetapi nabi yang melaksanakan. Jadi trias politica. Ini beda dengan politik dinasti. Usman saja melarang anaknya jadi pemimpin,” bebernya.
Pemimpin Adil
Dalam konteks Indonesia, kata Mahfud, negara yang harus diperjuangkan bagi umat muslim bukan lagi merubah Indonesia menjadi negara Islam. Akan tetapi, harus berkeadilan dan mampu mengayomi semua golongan tanpa tebang pilih.
”Negara yang harus diperjuangkan umat muslim adalah negara yang aman. Islam mengajarkan kita untuk bernegara, berkhilafah. Tapi khilafah itu kan artinya pemerintahan, jadi silakan saja mau bikin negara republik, kerajaan atau yang lain. Sekarang saudara akan memilih pemimpin seperti siapa, itu terserah saudara,” imbuhnya.
Menko Polhukam itu juga menegaskan, figur-figur yang lahir dan tergabung dalam Ikatan Cendwkiawan Muslim Indonesia (ICMI), harus ambil bagian untuk menegakkan pemerintahan. Sebab saat ini, sudah banyak tokoh Islam yang berwawasan luas, bahkan menempuh
pendidikan di luar negeri.
”Dulu orang Islam terbelakang. Tahun 70-an tidak ada orang Islam sarjana, sekarang sudah banyak profesordan sebagainya,” ungkapnya.
Dengan begitu, apapun kondisinya Mahfud tetap mengingatkan pentingnya persatuan, siapa pun presiden yang terpilih nantinya.
