FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres, yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto terus menjadi perbincangan menarik.
Bahkan, Lembaga survei Charta Politika telah memotret persepsi publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Apalagi putusan itu dikaitkan dengan campur tangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Setelah melakukan wawancara dengan 2.400 responden yang tersebar di seluruh Indonesia pada periode 26-31 Oktober 2023, mayoritas publik menganggap Jokowi ikut terlibat dalam putusan MK. Adapun para responden diberikan pertanyaan:
“Apakah Bapak/Ibu/Saudara percaya atau tidak percaya Presiden Joko Widodo turut campur dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut?”
“Sebanyak 39,7 persen responden menyatakan percaya bahwa Presiden Joko Widodo turut campur dalam keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia calon Wakil Presiden,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam paparan sebagaimana dilihat dalam kanal YouTube Charta Politika, Senin (6/11).
Dalam survei itu menujukkan ada 23,3 persen responden tidak percaya Presiden turut serta mempengaruhi atau cawe-cawe dalam putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres.
Kemudian, sebanyak 37,0 persen responden menyatakan bahwa Presiden Jokowi ikut terlibat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia capres-cawapres.
Lebih lanjut, kata Yunarto, Charta Politika juga membedah jumlah masyarakat yang mengetahui putusan MK. Hasilnya cukup tinggi, yakni sebanyak 62,3 persen mengetahui putusan MK terkait usia capres-cawapres, kemudian 37,7 persen responden tidak mengetahui.
