FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — DPRD Sulsel menggelar Rapat Paripurna terkait persetujuan bersama antara Gubernur Sulsel dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2024, Senin, (6/11/2023).
Hadir Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, dan para Wakil Ketua DPRD Sulsel diantaranya Ni'matullah, Syaharuddin Alrif dan Muzayyin Arif.
Dalam rapat itu, Wakil Ketua II Komisi A Arfandy Idris meminta agar rapat ditunda karena menilai anggota dewan yang hadir tidak kuorum.
“Ini kita tetapkan perda. Secara kasat mata ini tidak memenuhi kuota kuorum. Minta tolong dihitung dulu. Minta tolong ini ditunda 2x30. Kalau tidak kuorum lagi ditunda 3 hari,” kata Arfandy Idris.
Dia mengungkit soal rapat paripurna terkait pengusulan Pj Gubernur Sulsel yang dibatalkan karena rapat paripurna tak kuorum
“Penetapan Pj gubernur, kita setuju itu ditunda karena tidak kuorum. Apalagi ini berkaitan dengan APBD. Ini bukan persoalan ada izin tapi soal legitimasi forum,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah yang memimpin rapat menyebut, anggota dewan yang hadir secara fisik ada 33 orang.
“32 secara fisik, baru saja masuk ketua fraksi ketua PKB jadi 33. Ada izin PKS dan PDIP. PKS diwakili ustadz Muzayyin. PDIP diwakili puang baso. Yang lain menghadiri acara partai. 5 anggota sakit. Darmawangsa Muin ada acara kawinan putranya,” beber Ulla-sapaannya.
Dikatakan, hal ini sudah menjadi budaya di DPRD, sudah menjadi pemakluman jika ada yang tidak hadir dan sudah menitipkan pesan untuk disetujui.
