FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Pemerintah mengimpor beras untuk keberlangsungan bantuan pangan. Pemerintah berencana memperpanjang bantuan pangan hingga Juni 2024.
Padahal, swasembada pangan menjadi program penting pemerintahan. Status swasembada beras hingga saat ini ternodai dengan beras impor yang membanjiri pasar Indonesia.
Presiden Joko Widodo sudah menggelar rapat terbatas untuk membahas soal bantuan pangan beras, Senin, 6 November. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seusai rapat menyatakan penyaluran bantuan pangan beras pada September mencapai 94,95 persen.
Lalu Oktober bantuan yang disalurkan mencapa 94,89 persen. Sementara bulan ini baru 18,45 persen. "Kondisi Bulog stoknya per 2 November adalah 1.442.954 ton,” kata Airlangga.
Sejauh ini pemerintah memiliki hutang dengan Bulog. Airlangga merincikan hutang tersebut dari pengadaan beras tahap pertama oleh Bulog sebesar Rp 7,9 triliun. Kemudian tahap kedua sebesar Rp8,4 triliun. Lalu ditambah distribusi sebesar Rp2,8 triliun. “Jadi ada Rp19,1 triliun,” ujarnya.
Menurut Airlangga, pada rapat itu Jokowi mengarahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera melunasi tagihan Bulog. Yakni sebesar Rp16 triliun. Pada rapat kemarin juga dibahas terkait pemberian insentif untuk bea masuk beras.
"Pembebasan bea masuk spesifik Rp450 per kilo (kg), kita akan beri kan insentif berupa bea masuk ditanggung pemerintah,” tuturnya.
Selanjutnya, pemerintah juga berniat untuk membahas keberlanjutan bantuan pangan tahun depan. Jokowi telah setuju pada 2024 akan ada bantuan pangan mulai Januari hingga Juni. “Beras yang akan diberikan tetap 10 kg,” kata Airlangga.
