FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Wali Kota Makassar Danny Pomanto menegaskan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) baru bisa dihelat setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Pemilu raya tidak bisa berdampingan dengan Pemilihan Presiden,” kata Danny saat ditemui di kediamannya di Jalan Amirullah, Makassar pada Selasa (7/11/2023).
Hal itu menanggapi tuntutan Aliansi Eks Ketua RT dan RW. Lebih dari 100 eks Ketua RT dan RW tersebut beberapa kali berdemonstrasi di Gedung DPRD Makassar.
Mereka menuntut Pemilu Raya segera dilakukan. Mengingat saat ini lebih dari 100 RT dan RW diduduki Penjabat (Pj).
Mereka menilai Pj RT dan RW saat ini dimanfaat oleh Danny untuk kepentingan politik tertentu. Namun saat dikonfirmasi, Danny malah menuding balik.
“Suruhmi sabar dulu (eks Ketua RT dan RW), justru karena mereka politis sekali, mereka terlalu politis, saya kan melarang RT RW politis, tidak boleh,” ujar Danny.
Danny juga manyoroti eks Ketua RT dan RW yang dinilainya selama ini bertentangan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Padahal menurutnya, mereka digaji dari pemerintah.
“Terus, dimana RT RW bertentangan dengan pemerintah, nah dia di insentif kan oleh pemerintah, tidak ada rumusnya itu. makanya, biar mereka sabar menunggu setelah Pilpreslah, setelah Pilkada,” tegasnya.
Soal mekanisme pemilihan Pemilu Raya kelak, Danny mengatakan akan tetap menggunakan sistem online atau dalam jaringan. Danny pun mengaku heran, kenapa ada yang menolak mekanisme demikian.
“Iya, itu salah satu hal hal yang kenapa dia tolak. Apa memang dia menentukan? dia dipilih kenapa, dia menentukan. Barusan ini ada orang mau dipilih, dia mau tentukan, yang buat aturan itu pemerintah,” pungkasnya.
(Arya/Fajar)
