FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — PT PLN (Persero) kini jadi perusahaan plat merah yang paling disoroti di Kota Makassar dan wilayah sekitarnya. Bagaimana tidak, pemadaman listrik bergilir dilakukan tiap hari dua bulan terakhir.
Pemangku kebijakan di Makassar, kompak dan satu suara meminta tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. Pasalnya, pemadaman listrik berdampak pada perekonomian hingga memicu kebakaran yang mengakibatkan korban jiwa.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, Kepala Ombudsman Sulsel Ismu Iskandar, hingga para wakil rakyat di DPRD Kota Makassar.
Walikota Danny Pomanto beberapa kali mengkritik tajam PLN. Ia menyesalkan pemadaman listrik yang terjadi di kota yang kerap dijuluki Kota Dunia itu.
Lebih dari itu, bahkan Danny pernah mengancam menuntut PLN. Ia juga meminta PLN memberikan kompensasi pada masyarakat.
Hal itu ditanggapi PLN. Mereka menyambangi kediaman Danny di Jalan Amirullah, Makassar, Selasa (7/11/2023) malam untuk meminta maaf dan menjelaskan duduk persoalan serta solusinya.
“(PLN) menyampaikan penjelasan permohonan maaf, selama ini memang posisinya seperti ini," kata Danny.
Danny juga menyarankan agar PLN memeriksa rumah-rumah warga yang rawan kebakaran akibat tegangan tinggi pasca pemadaman bergilir.
"Saya sampaikan bahwa tolong CSR-nya itu memeriksa rumah-rumah warga yang rawan terhadap kebakaran, terhadap kabel-kabel yang tidak lagi mampu menerima tegangan-tegangan mendadak naik turunnya yang bisa menyebabkan kebakaran," tuturnya.
Ia juga secara tegas meminta tanggung jawab PLN atas kerugian yang dialami masyarakat. Apalagi dirinya terus menerus menerima keluhan masyarakat yang resah dengan pemadaman oleh pihak PLN.
"Sehingga harus ada kompensasi memang," tuturnya.
Selain itu, para pembesar PLN juga pada Rabu (8/11/2023) memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Makassar.
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Azwar mengultimatum para pejabat PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulselrabar.
Ia memperingatkan jangan sampai kesedihan masyarakat Makassar karena listrik kerap padam berubah jadi kemarahan.
“Jangan sampai kesedihan masyarakat berubah jadi amarah,” kata Azwar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PLN.
Di sana, para anggota DPRD juga menekankan tanggung jawab PLN untuk kompensasi. Namun keterangan dari PLN berubah-ubah.
Mulanya, kompensasi dijanjikan akan ada 35 persen bagi pelanggan yang listriknya tujuh kali mati dalam sebulan. Namun pernyataan itu buru-buru diralat.
Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sulselrabar Ahmad Amirul Syarif mengungkapkan, memang ada kompensasi dari PLN kepada pelanggan.
Namun kompensasi tersebut mesti sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 tahun 2019.
“Kompensasi itu sudah diatur dalam Kementerian ESDM. Jadi kami senantiasa mengikuti permen ESDM Nomor 18 tahun 2019,” ujarnya.
Diketahui, situasi darurat ini akibat fenomena El nino. Musim kering yang berkepanjangan tersebut telah berdampak terhadap keterbatasan kemampuan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang memegang 33 persen dari total pasokan listrik sistem Sulbagsel.
Menindaklanjuti pernyataan keadaan darurat dari Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 29 September 2023 dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah 4 Makassar yang memprediksi fenomena El Nino akan berlanjut hingga awal 2024.
Dengan kondisi tersebut, sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan terhubung mulai dari Sulawesi Selatan daratan, Sulawesi Barat, Palu (Sulawesi Tengah) dan Sulawesi Tenggara daratan tersebut sangat bergantung terhadap debit air PLTA.
Pihak PLN mengklaim telah melakukan berbagai upaya mulai dari Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang secara kontinyu terus dilakukan khususnya di daerah aliran sungai lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Air.
PLN sementara mengupayakan penambahan kapasitas pembangkit dengan melakukan relokasi pembangkit dari beberapa wilayah tersebar di Indonesia sebesar 80MW yang sudah sementara berproses.
PLN berjanji pemadaman listrik bergilir di Kota Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselrabar) akan berakhir 1 Januari 2024.
“Harapan kami 1 Januari. Mudah-mudahan,” kata Manajer PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Sulselrabar, Arief Nurhidayanto. (Arya/Fajar)
