FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengekspresikan kekesalan dan kemarahan mereka atas pencopotan baliho Ganjar Pranowo Calon Presiden 2024 di berbagai wilayah Indonesia.
Deputi Hukum TPN, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers dan diskusi media di Jakarta, Sabtu (11/11/2023) menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap insiden yang dianggap menciderai proses demokrasi.
"Kita harus terus-menerus berteriak soal netralitas aparat. TPN Ganjar-Mahfud akan buka pos pengaduan dan kami akan pelajari case by case dengan melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri." ucap Todung dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi fajar.co.id, Sabtu (11/11/2023).
Upaya ini mencerminkan keseriusan tim pemenangan dalam menanggapi isu ketidaknetralan aparat dan upaya mereka dalam menjaga integritas pemilu.
Keterlibatan aparat dalam pencopotan baliho Ganjar menurut mantan Duta Besar RI untuk Norwegia tersebut juga merupakan tindakan yang mendelegitimasi proses pemilu.
"Ini abuse of power oleh aparat. Apakah mereka mendapat perintah dari atas atau tidak, bagi saya itu tidak penting. Sebab mereka sebagai aparat hukum tidak boleh menciderai proses pemilu," ujar Todung.
Kondisi ini menambah kompleksitas situasi politik saat ini dan menimbulkan kekhawatiran akan adanya ketidakadilan dalam pemilu. Sebagai akibatnya, Todung juga menyoroti konsekuensi jangka panjang dari ketidaknetralan aparat.
"Kalau masyarakat terpecah terjadi maka Indonesia mundur setback sangat jauh. Kalau ini terjadi akan membuat saya sedih melihat pemilu 2024. Apa kita akan biarkan bangsa ini mundur? Tidak!" ungkapnya dengan nada tegas.
