FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pilpres 2024 yang sudah di depan mata menjadi momentum untuk mewujudkan pemilu yang adil dan adil. Meski bayang-bayang kecurangan pemilu mulai terjadi dan dirasakan kandidat tertentu.
Nah di tengah ancaman demokrasi yang semakin memburuk dan jauh dari amanah reformasi, Pakar hukum tata negara, Refly Harun menyatakan masih ada cara bagi masyarakat untuk menyelamatkan demokrasi menjadi lebih sehat dan jauh dari cengkeraman oligarki maupun politik dinasti politik.
Menurut Refly, cara yang bisa dilakukan ialah memastikan Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil. Namun, mantan staf ahli di Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan upaya mewujudkan pemilu yang jurdil juga bukan hal mudah. "Anasir curang sudah dari hulu," katanya.
Oleh karena itu, Refly menyarankan agar para pemilih di pemilu tidak memberikan suara mereka kepada calon titipan yang dihasilkan politik dinasti.
"Saatnya kita tidak memilih orang yang titipan dari dinasti tersebut. Saya tidak berbicara tentang orang," katanya.
Menurut Refly, tidak mudah mewujudkan demokrasi yang sehat menyambut Pemilu 2024 RI dengan potensi kecurangan yang besar. Namun, kata pria kelahiran Palembang itu, masyarakat punya tanggung jawab untuk mengawal proses pemilu jauh bisa terlaksana dengan adil.
Refly menyebut pemilu mendatang becek seperti comberan, banyak politik uang dan kecurangan, serta keberpihakan aparat. "Yakin saya, dan itu sudah dimulai," kata dia.
Selain itu, Refly juga mengingatkan kalangan perguruan tinggi untuk menentukan sikap. Menurut dia, kampus akan diombang-ambingkan oleh kekuatan politik.
"Kalau bapak yakin netral, netral benar. Kalau berpihak, ya, sudah, berpihak secara sehat. Berpihaklah dengan hati nurani dan akal sehat, bukan berpihak kekuasaan dan uang serta tekanan dan takut kehilangan jabatan sebagai rektor," kata dia.
Refly Harun harus sendiri merasa heran karena sampai saat ini tidak ada pihak yang berani menyuarakan pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Refly mengungkapkan rasa herannya soal itu karena sebenarnya mayoritas publik menganggap Jokowi punya catatan negatif dalam mewujudkan demokrasi yang sehat.
Mantan wartawan yang kini dikenal sebagai YouTuber itu mengatakan Indonesia memiliki rakyat 275 juta. Namun, tak satu pun yang berani mengatakan bahwa kini saatnya memakzulkan Jokowi dari kursi kepresidenan.
"Enggak ada yang berani juga omong, ya," kata Refly saat menjadi pembicara diskusi bertema 'Menyelamatkan Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik' di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/11/2023).
Selain Refly, pembicara lain dalam diskusi itu ialah rohaniwan Romo Magnis Suseno, peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Ikrar Nusa Bakti, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar, dan pegiat hak-hak konstitusi Bivitri Susanti. (jpnn/fajar)
