FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md mengaku meminta akses resmi ke Ganjar Pranowo dan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar bisa menangani permasalahan hukum apabila terpilih menjadi wakil presiden melalui Pemilu 2024.
"Kalau saya jadi wapres dan menang, saya minta akses resmi kepada presiden (terpilih) bahwa saya disuruh menangani masalah-masalah ini (hukum), bukan sekadar formalitas. Wapres itu bukan cadangan, wapres itu ya dwitunggal," ujar Mahfud belum lama ini di Jakarta.
Mahfud mengatakan bahwa jabatannya saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) tidak bisa menindak secara hukum, tetapi hanya mampu menyampaikan berbagai kasus pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.
Oleh sebab itu, kata dia, apabila dirinya terpilih menjadi wakil presiden, akan memiliki kewenangan instruktif, bukan sekadar koordinatif.
Komitmen Mahfud tersebut lantas menjadi bahan perbincangan di media sosial.
Pemilik akun anonim di media sosial X, Partai Socmed terang-terangan meragukan komitmen Mahfud tersebut.
Ia mempertanyakan apakah Mahfud berani menindak kader PDIP jika terbukti melanggar hukum jika dirinya kelak terpilih menjadi wakil presiden.
"Macam berani sama PDIP aja," sindir Partai Socmed di X.
