FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Para guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sejatinya ingin sejahtera. Namun, perlakuan kepada mereka tak kunjung proporsional.
Misalnya di Sulsel, bukan hanya persoalan gaji yang menunggak selama tiga bulan, yang belakangan dijanjikan akan dibayarkan oleh Pemprov Sulsel. Ada hal lain yang jadi soal bagi mereka.
Yakni persoalan penempatan tugas mereka yang sama sekali bukan lokasi tugas yang didaftarkan. Akhirnya, mereka harus bertugas jauh dari kampung halaman, menambah masalah baru dari segi sosial dan keluarga.
Salah satu Guru PPPK, berinisial H mengatakan, dirinya sangat merasakan dampak dengan diangkatnya ia pada lokasi yang jauh dari domisili. Diantaranya, jauh dari anak dan istri, pembengkakan pengeluaran karena biaya hidup yang tinggi, hingga gaji yang sering terlambat.
"Kami hidup beralaskan utang, Pak. Mau diapa, itu jalan satu-satunya tidak ada sanak keluarga di lokasi penempatan kami. Kalau ada gaji habis hanya bayar utang, makan, kos, dan lainnya. Tidak ada untuk ditabung," keluhnya saat dihubungi FAJAR, Sabtu, 18 November.
Ia berharap, Pemprov mengupayakan para guru PPPK yang mengalami hal serupa dengannya segera dipindahkan ke domisilinya masing-masing. Sebab, sangat berdampak bagi kinerja mereka yang mengaku merasa terbebani lahir dan batin bertugas jauh dari keluarga dengan kondisi gaji yang belum normal.
"Karena penempatan sekarang bukan pilihan kami dan tidak sesuai formasi yang dikeluarkan Pemprov Sulsel. Tiba-tiba saja nama kami keluar di sekolah atau tempat yang tidak pernah kami bayangkan," ungkapnya.
