Dalam konferensi pers usai pelantikan pada Selasa (21/11), Jenderal Agus menegaskan akan mengawal prajuritnya agar tidak terlibat politik praktis.
Dia bahkan membuat buku saku khusus tentang larangan bagi prajurit berpolitik.
“Isinya jelas apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan UU.“
“Dan kalau ada pelanggaran, prajurit bisa dipidana atau ditegur komandannya,” tegas Jenderal Agus.
Langkah tegas ini patut diapresiasi. Sebab, netralitas TNI dalam Pemilu 2024 akan sangat menentukan berjalan lancarnya pesta demokrasi lima tahunan itu.
Tak hanya itu, Jenderal Agus juga berjanji membentuk posko pengaduan bagi masyarakat. Jika ada prajurit yang terindikasi tidak netral, masyarakat bisa langsung melaporkannya.
Komitmen Jenderal Agus ini tentu perlu diwujudkan. Sebagai panglima baru, ia harus bisa membuktikan bahwa TNI benar-benar menjaga netralitas dan profesionalisme-nya.
Tak pelak, peran Jenderal Agus akan sangat menentukan citra TNI ke depannya.
Apakah tetap menjaga martabatnya atau justru menuai kritik dan kekecewaan publik. Semuanya bergantung pada kepemimpinannya mulai sekarang.(jpg)
