FAJAR.CO.ID, SURABAYA -- PP Muhammadiyah memberikan status anggota kehormatan kepada capres maupun cawapres di pilpres 2024. Namun, anggota kehormatan itu hanya diberikan kepada peserta yang hadiri dialog terbuka Muhammadiyah.
Adapun dialog terbuka yang digelar Muhammadiyah itu dihadiri pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), capres Prabowo Subianto, dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sedang Gibran Rakabuming Raka tak dijadikan anggota kehormatan oleh Muhammadiyah. Pasalnya, Gibran tak hadir dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Jumat (24/11).
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti mengatakan status anggota kehormatan tersebut diberikan kepada seluruh capres dan cawapres.
“Kami memberikan anggota kehormatan kepada Pak Anies dan Gus Muhaimin dan juga kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan kepada Pak Prabowo. Seandainya datang, kami juga berikan kepada Mas Gibran," kata Mu'ti, di Gedung At-Tauhid Tower UMSurabaya, Jumat (24/11).
Ketidakhadiran Gibran dalam acara tersebut lantaran menghadiri kegiatan NU di Mojokerto. Mu'ti mengatakan status anggota kehormatan itu diberikan oleh Muhammadiyah kepada tokoh-tokoh yang memiliki komitmen dan integritas serta memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah. Jadi, saling memiliki berbagai upaya perbaikan dalam kehidupan dan kebangsaan.
Dia berharap pemberian anggota kehormatan kepada Prabowo bertujuan agar komunikasi politik dengan Muhammadiyah tetap terjalin. Meski nantinya dia terpilih atau tidak menjadi presiden.
"Beliau dan para tokoh yang saat ini menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pemimpin bangsa yang insyaallah memiliki rekam jejak dan komitmen yang sama memajukan umat dan bangsa sesuai dengan reputasi dan prestasi yang telah beliau tunjukkan saat ini," jelasnya.
Terkait Gibran yang tidak menghadiri dialog terbuka di UMSurabaya sebenarnya disayangkan. Namun pihaknya tidak bisa memaksakan,karena memahani sebagai cawapres tentunya banyak undangan.
"Sudah kami berikan ruang, bahkan jadwal pun kami sepakati untuk kami sesuaikan, tetapi kalau sudah tidak datang. Itu sudah di luar otoritas kami," ujarnya.
Dia menyadari saat ini sudah mendekati masa kampanye. Untuk mengundang Gibran pada masa kampanye, harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU dan Bawaslu.
"Kalau sekarang memang belum masa kampanye, jadi kami memyelenggarakan dialog publik ini di kampus sebagai bagian dari dialog dan kajian ilmiah atas visi misi yang ditawarkan," ucap Mu’ti. (jpnn/fajar)
