FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sulawesi Selatan tahun 2023 telah melewati target. Capaiannya sudah di angka 80 persen.
“Persentase capaian dari target sudah 80 persen ke atas. Untuk pajak pajak kendaraan bermotor sudah 80 persen keatas,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulsel, Reza Faisal Saleh, Jumat, 24 November.
Reza mengutarakan, kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak merupakan salah satu faktor pendukung. Juga untuk memaksimalkan pembangunan daerah, pasalnya retribusi pajak masyarakat digunakan untuk membangun daerah.
Meski tahun 2023 akan segera berakhir, Reza optimis realisasi PKB masih bisa tembus ke angka maksimum. "Kita terus optimis bisa seratus persen," sebutnya.
Ia mengutarakan, saat ini pihaknya telah memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam membayar semua jenis pajak yang menjadi kewenangan Bapenda Sulsel.
“Kita juga sudah berikan kemudahan layanan seperti aplikasi untuk mengecek pajak, artinya kita memudahkan masyarakat untuk membayar pajak dan melalui aplikasi kan transparan, kita buat sistem untuk menciptakan informasi yang terbuka untuk mengecek nilai pajak yang transparan dan itu sudah ada nilainya kita berikan,” paparnya.
Sementara itu, Kabid PAD Bapenda Sulsel, Darmayani Mansur menyampaikan, pada tahun 2024 mendatang pihaknya akan memberlakukan sistem pembayaran pajak via digital untuk jajaran UPT Bapenda di Sulsel. Hal itu mengacu pada kemudahan dan transparansi pembayaran pajak oleh masyarakat.
"Non tunai mulai 2024 pembayaran pajak dan retribusi di Sulsel itu tidak bisa lagi secara tunai. Jadi dia harus bayar dengan sarana non tunai," ujarnya.
Kata dia, hal itu juga menutup sedikit demi sedikit potensi pungli dan kecurangan yang bisa saja terjadi. Sehingga, uang pajak betul-betul masuk ke dalam kas daerah.
“Sesuai tagihan tidak ada lebih-lebihnya jadi lebih jelas, akurat dan transparan,” ungkapnya.
Meski saat ini belum ditemukan kasus tidak sampainya retribusi pajak ke kas daerah, namun Yeni, sapaannya, menyampaikan langkah antisipasi tetap perlu dilakukan.
“Potensi itu pasti ada, dan itu harus diantisipasi,” pungkasnya. (uca/rdi)