FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat Media Sosial Dandhy Laksono, memberikan komentar menohok kepada Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Megawati sebelumnya menyinggung soal pemerintah saat ini yang terkesan bertindak sewenang-wenang menjelang Pilpres 2024.
Menanggapi hal tersebut, Dandhy justru membeberkan sejumlah fakta mengenai kebijakan ala orde baru PDIP.
"Sembilan tahun PDIP jadi partai pemerintah, dengan aneka kebijakan ala Orde Baru," ujar Dandhy dalam keterangannya di aplikasi X @Dandhy_Laksono (27/11/2023).
Pertama, kata Dandhy, PDIP yang telah menjadi Partai Pemerintah selama sembilan tahun terakhir menghabisi KPK produk reformasi.
"Menghabisi KPK produk Reformasi," ucapnya.
Kedua, Dandhy menyebut, PDIP mengulang militerisme di tanah Papua.
"Mengulang militerisme di Papua," Dandhy menuturkan.
Ketiga, Dandhy mengatakan, PDIP mempertahankan UU ITE yang secara tidak langsung mengancam kebebasan berpendapat.
"Mempertahankan UU ITE, mengancam kebebasan berpendapat," imbuhnya.
Keempat, Dandhy melihat selama PDIP berkuasa di Indonesia, mereka melakukan program pembangunan dengan metode penggusuran.
"Pembangunan berbasis penggusuran," katanya.
Terakhir, yang paling menjadi perhatian menurut jurnalis senior itu, PDIP selama menjadi penguasa tidak menjadikan kasus HAM sebagai perioritas.
"Tak ada kasus HAM yang diadili," tandasnya.
Menyentil kembali pernyataan Megawati, Dandhy beranggapan, justru PDIP yang melakukan neo-Orba dengan memanfaatkan pendukung tradisionalnya.
