FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Kampanye nasional Pemilu 2024 resmi dimulai hari ini. Semua peserta pemilu, dipersilahkan meyakinkan publik untuk memilihnya.
Namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan agar peserta pemilu patuh aturan. Bawaslu mengeluarkan peta potensi kerawan di masa kampanye.
Khusus di Sulsel, Bawaslu mengeluarkan peringatan terkati kerawanan pelanggaran netralitas ASN.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan,dirinya mempersilahkan peserta pemilu kampanye seluas-luasnya. Nantinya, Bawaslu akan melakukan pengawasan melekat di semua kegiatan.
Jika terjadi pelanggaran, Bagja menegaskan tidak pandang bulu. "Tindak pidana Pemilu sebagai upaya hukum terakhir," ujar Bagja, Senin, 27 November.
Soal kerawanan, Bagja menyebut semua daerah memiliki kerawanan pelanggaran masing-masing.
Bawaslu sendiri, sudah melakukan pemetaan melalui Indeks Kerawanan Pemilu (baca grafis). Selain Sulsel,
salah satu daerah paling riskan adalah Jakarta.
"Jakarta adalah tempat-tempat di mana semua pasangan calon ada di sini. Ketika basecamp-nya itu ada di sini sehingga kemungkinan terjadinya kompetisi sangat ketat," ungkapnya.
Kemudian, Jakarta adalah muara dari semua proses itu berakhir. Di Bawaslu untuk pelanggaran administrasi hingga di MK urusan sengketa hasil.
"Jadi kerawanannya pasti akan lebih banyak di Jakarta," jelasnya.
Sebagai bekal menciptakan kampanye berintegritas, kemarin, Senin, 27 November, semua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden serta 18 partai politik menandatangi deklarasi pemilu damai di halaman KPU RI Jakarta.
Selain itu, aparatur negara juga menggelar deklarasi netralitas dalam kegiatan yang digelar Bawaslu RI di Hotel Sahid Jakarta. Semua partai dan paslon capres - cawapres juga hadir.
Ketua KPU RI Hasyim Asyari berharap, pelaksanaan kampanye tidak berlangsung secara keras. Dia mengingatkan partai politik, jika dalam waktu yang tidak lama pasca pemilu 2024, ada Pilkada.
Konstelasi pilkada, akan memaksa partai untuk mencari kawan di banyak daerah.
"Kalau dalam pemilu 2024 gesekan kompetisinya keras, pasti akan sulit mencari kawan untuk pencalonan kepala daerah," ujarnya di kantor KPU RI.
Dengan demikian, peta politik diprediksi akan lebih cair. Meski di Pilpres berbeda, bukan tidak mungkin di Pilkada akan banyak kesamaan.
"Lawan politik bisa jadi nanti kawan berpolitik dalam pilkada," imbuhnya.
Pun sama halnya di level pilpres, Hasyim mengingatkan jika para calon presiden dan wakil presiden bersahabat semua. Bahkan dalam koalisi maupun kabinet yang sama dalam satu periode yang sama.
"Sindir menyindir juga saya kira pasti akan sedikit berkurang karena sama-sama tahu titik lemah dan titik
kuat masing-masing," jelasnya.(*/fajar)
