FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kasus dugana bocornya 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2024, menyita perhatian berbagai pihak. Selain tim pasangan capres-cawapres, situasi sama terjadi dari pemerintah.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) turut menyikapi dugaan bocornya data pemilih di pemilu 2024 itu. Kemenkominfo bahkan telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI guna menyikapi masalah itu.
Bahkan dalam lam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11), Menkominfo, Budi Arie Setiadi mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
"Ya, ini sekali lagi aparat penegak hukum dan BSSN, KPU, kami ini sedang berkoordinasi," kata Budi Arie dilansir dari jawapos.
Terhadap pelaku, Budi menegaskan pemerintah tentu akan merujuk UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk menindak tegas pelaku pembobolan data DPT di KPU RI tersebut. "Nah, pelaku pencurian atau pemanfaatan data secara tidak sah ini ya harus diproses secara hukum," tegas Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) ini.
Terkait tudingan adanya motif politik tertentu dibalik kasus itu, Budi dengan tegas membantah asumsi tersebut. Ia menduga, itu hanya untuk kebutuhan komersial.
"Kalau motif kita berani jamin itu kepentingan komersil. Mau diperjualbelikan data itu. Kesimpulan sementara," ujar Budi.
Oleh karena itu, Budi meminta publik tidak resah akan adanya pembobolan 204 juta data DPT pada Pemilu 2024. Sebab menurutnya, motif pembobolan itu bukanlah politik.
