FAJAR.CO.ID -- Bertentangan dengan keinginan Amerika Serikat (AS), Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu akan mengecualikan Otoritas Palestina dari pemerintahan Jalur Gaza periode pasca perang. Hal itu diungkapkan sejumlah laporan media Israel, Selasa (5/12/2023).
Sebagaimana dilaporkan oleh stasiun televisi publik Israel, KAN, Netanyahu baru-baru ini menyampaikan kepada AS, "tidak akan ada otoritas Palestina di Gaza setelah perang."
Netanyahu menolak aturan yang diberlakukan Hamas yang menguasai Gaza sejak 2007, di mana saat itu, Tepi Barat Palestina berada di bawah kendali Otoritas Palestina.
Dilansir oleh KAN, Netanyahu menyatakan dalam pertemuan tertutup Partai Likud bahwa ia menentang pemerintahan Otoritas Palestina di Jalur Gaza setelah perang dan telah memberitahu Washington, "Tidak akan ada otoritas Palestina sama sekali di Gaza."
Hingga saat ini, AS dan Otoritas Palestina belum memberikan tanggapan terhadap pernyataan Netanyahu.
Pernyataan ini berseberangan dengan sikap AS yang secara berkala menegaskan pentingnya keberadaan otoritas atau pemerintahan Palestina di Gaza setelah perang berakhir.
Otoritas Palestina sendiri menyatakan kesiapannya untuk kembali ke Gaza berdasarkan rencana politik komprehensif yang mencakup persatuan antara Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur yang diduduki.
Serangan militer Israel terhadap Jalur Gaza dilanjutkan pada 1 Desember setelah berakhirnya jeda kemanusiaan selama seminggu dengan Hamas.
Sejak 7 Oktober, serangan tanpa henti Israel di kantong Palestina itu telah menewaskan paling sedikit 15.899 warga Palestina dan melukai lebih dari 42 ribu orang. Sementara korban tewas Israel akibat serangan Hamas mencapai 1.200 orang. (ant)
