FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya parpol yang menolak Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan, RUU DKJ itu mengancam demokrasi Indonesia.
“Tolak RUU Daerah Khusus Jakarta yang mengancam Demokrasi kita!,” kata Ahmad Syaikhu dalam Platform X, Rabu, (6/12/2023).
“PKS melalui @FPKSDPRRI menjadi satu-satunya partai yang menolak RUU DKJ. Ini bukan hanya tentang Jakarta tapi ini tentang masa depan bangsa. Masa depan Demokrasi kita,” lanjutnya.
Menurutnya, jika RUU ini disahkan, maka hak-hak warga Jakarta akan dihilangkan dan itu tidak sesuai dengan semangat demokrasi.
“Jika ini disahkan jadi UU maka demokrasi kita akan mundur. Hak-hak warga Jakarta akan dihilangkan. Tentu ini tidak sejalan dengan semangat reformasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, salah satu yang melatarbelakangi munculnya gagasan PKS tentang Jakarta Tetap Ibu Kota Negara selain terkait dengan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, adalah adanya RUU DKJ ini.
“Ayo kita suarakan bersama Tolak RUU Daerah Khusus Jakarta !,” tandasnya.
Diketahui, RUU DKJ yang menjadi insiatif DPR itu nantinya akan memuat soal status Jakarta setelah tak lagi jadi Ibu Kota Negara.
Salah satu poinnya adalah, jabatan gubernur dan wakil gubernur bakal ditetapkan oleh Presiden RI alias tidak melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada). (selfi/fajar)
