FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Harapannya, pemenang Pilpres 2024, menurut Pakar dan Praktisi Hukum Pidana Hery Firmansyah, harus konsisten dalam tidak mempolitisasi penegak hukum.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis, (7/12/2023) Hery menyatakan bahwa peserta Pilpres 2024 dengan visi reformasi hukum harus memastikan bahwa itu bukan sekadar janji kosong demi kepentingan elektoral.
"Yang terpenting dalam konteks tata negara saat ini adalah menghindari politisasi aparat penegak hukum. Jadi, siapapun yang berkuasa harus tetap konsisten dengan janjinya untuk tidak mempolitisasi penegak hukum," ujar Hery.
Pernyataan tersebut disampaikan Hery setelah mendengar gagasan perwakilan tim pemenangan masing-masing pasangan calon (paslon) dalam webinar "Adu Gagasan Jubir Milenial Penegak Hukum dan HAM" oleh Apahabar Community di Sahid Sudiman Center, Jakarta, Rabu (6/12) kemarin.
Dalam acara tersebut, Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies-Cak Imin, Pipin Sopian, menyatakan bahwa pasangan Anies-Cak Imin (AMIN) memfokuskan perhatian pada penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, sehingga penegakan hukum tidak menjadi ancaman bagi masyarakat.
AMIN berkomitmen untuk mendampingi masyarakat yang mengalami persoalan hukum dan memberikan perlindungan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu.
Tujuannya adalah menghindari diskriminasi yang merugikan masyarakat, dengan konsentrasi pada penegakan keadilan melalui pendekatan yang lebih humanis.
Sementara Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda Prabowo-Gibran, Dedek Prayudi, menyatakan bahwa penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi prioritas utama bagi kubu Prabowo-Gibran.
