Dedek menyebut pasangan nomor urut 2 akan memberikan ruang luas bagi masyarakat, insan pers, dan lembaga masyarakat lain untuk mengawasi dan mengkritisi penegakan hukum secara bertanggung jawab.
Dedek merujuk pada data Setara Institute yang menunjukkan peningkatan dalam indeks penegakan hukum dan HAM sejak pemerintahan Jokowi pada 2014 hingga kini. Oleh karena itu, Prabowo-Gibran berkomitmen untuk melanjutkan tren tersebut.
"Pada 2022, indeks penegakan HAM mencapai 3,2 dari angka 7 secara internasional. Ini berarti ada kenaikan dan masih ada kesempatan untuk memperbaikinya dengan melakukan banyak hal," ujar Dedek.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Muda Ganjar-Mahfud Jutan Manik menyatakan bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang adil. Menurutnya, masyarakat menginginkan respon yang baik dan cepat dari penegak hukum tanpa harus membuat isu menjadi viral terlebih dahulu.
Jutan Manik menekankan bahwa penegakan hukum yang adil, cepat, dan merata adalah harapan masyarakat. Penegak hukum diharapkan merespons laporan masyarakat dengan cepat dan adil tanpa memandang seberapa besar isu tersebut.
"Yang kami harapkan adalah penegakan hukum yang berlaku adil tanpa harus menjadi viral terlebih dahulu. Penegak hukum harus merespons laporan masyarakat dengan cepat dan adil. Jadi, hal-hal kecil seperti itu sangat ditunggu masyarakat," ujar Manik.