- Demokrat
Fraksi Partai Demokrat juga menolak draf RUU DKJ, yang salah satu isinya gubernur dan wakil gubernur dipilih oleh Presiden. Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta Mujiyono menilai, hal tersebut sebagai salah satu upaya mencabut suara rakyat.
"Dasar dari Sistem demokrasi adalah rakyat-lah yang menentukan siapa yang diberikan amanah untuk menjalankan pemerintahan. Dengan penunjukan Kepala Daerah artinya hak masyarakat untuk menentukan pilihannya dicabut. Jangan pernah berniat mencabut suara rakyat tersebut," ucap Mujiyono, Jumat (8/12).
Ia menilai, gubernur Jakarta yang ditunjuk oleh Presiden merupakan salah satu kemunduran demokrasi. Dengan rakyat memilih pemimpin, maka itu akan menciptakan legitimasi yang kuat.
"Legitimasi yang kuat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagi kompleksitas permasalahan di Jakarta, apalagi nantinya Jakarta akan menjadi pusat perekonomian dan global city," pungkas Mujiyono. (fajar)
