FAJAR.CO.ID--Indonesia harus mengambil peluang ekonomi dari mekanisme perdagangan karbon yang sudah disepakati dunia.
Peluang tersebut jangan sampai terbuang sia-sia karena hanya Indonesia bersama Brasil yang berada di wilayah tropis, dengan luasan tutupan vegetasi yang signifikan.
Jika tidak, maka pembiayaan dari negara-negara maju akan gagal terdistribusi untuk membiayai masyarakat yang berkontribusi menangkap karbon dengan menjaga vegetasi.
Saat ini perubahan iklim yang berdampak nyata terhadap kondisi lingkungan di dunia telah disadari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil di berbagai belahan dunia.
Panel Antar-Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menyebutkan salah satu dampak nyata dari perubahan iklim adalah meningkatnya suhu Bumi rata-rata 1,5 derajat Celcius. Naiknya suhu permukaan Bumi sebagai bentuk pemanasan global sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia.
Pemanasan global yang terjadi disebabkan oleh emisi karbon atau emisi gas rumah kaca yang semakin tinggi dari waktu ke waktu. Emisi karbon disumbang dari berbagai sektor kegiatan ataupun aktivitas manusia, antara lain sektor forest and others landuse (FOLU) atau sektor kehutanan dan lahan.
FOLU idealnya berada pada kondisi berimbang antara serapan dan emisi karbon yang dilepaskan. Dengan demikian, kebijakan menjaga hutan dan menghijaukan kembali lahan menjadi bagian dari upaya mitigasi penurunan emisi karbon di Indonesia.
Bahkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa sektor tersebut merupakan andalan yang tak dimiliki negara lain, sehingga Indonesia dapat menarik banyak dana dari luar negeri secara legal.
