FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menggandakan utang sebesar Rp600 triliun pada tahun 2024.
Tujuan dari peningkatan utang ini adalah untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, yang diharapkan naik menjadi 2,9 persen atau setara dengan Rp522,8 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan dengan target defisit tahun 2023 sebesar 2,27 persen.
"Secara nominal utang kita bertambah. Tahun depan dengan defisit sekitar 2,9 persen rata-rata kemungkinan kalau nggak ada penurunan defisit, utang kita bertambah Rp600 triliun," ungkap Deni saat peluncuran Electronic Indonesia Bond Market Directory (E-IBMD) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Senin, (18/12/2023).
Deni juga menyoroti peningkatan penarikan utang pada tahun 2024 yang akan meningkatkan pembiayaan untuk utang pokok dan bunga. Meski demikian, ia menegaskan bahwa rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih dianggap aman.
"Kalau kita bandingkan dengan negara peer, kita dengan debt to GDP makin kecil sekarang sekitar 37 persen. Kalau awal pandemi 40 persen, ini relatif masih rendah let's say ASEAN country Malaysia, Filipina, Thailand mencapai 70 persen," tambah Deni.
Menurut Buku Nota Keuangan 2024, Presiden Joko Widodo juga bersiap untuk menarik utang baru atau pembiayaan senilai Rp648,1 triliun sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Ini menunjukkan peningkatan sebesar 14,9 persen year on year (yoy) dibandingkan dengan outlook tahun ini yang sebesar Rp406,4 triliun.
