FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare. Perizinan perumahan di kota itu dinilai sulit.
Hal itu diungkapkan saat Musyawarah Daerah (Musda) Apersi Sulsel di Hotel Claro, Makassar. Mulanya, Ketua DPP Apersi, Junaidi Abdillah menyentil beberapa daerah di Sulsel yang perizinan perumahannya sulit.
Itu disampaikan Juanidi di hadapan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sulsel Andi Bakti Haruni.
Ia bilang, Sulsel merupakan provinsi urutan kedua paling banyak membangun perumahan subsidi. Setelah Jawa Barat.
“Saya bangga di Sulsel dapat data, realisasi komersil 2023 harga di bawah Rp600 juta itu kurang lebih 4.000 unit. Besar sekali ini,” ungkapnya.
Meski realisasinya tinggi, ia menyebut masih ada daerah di Sulsel yang belum mendukung penuh perizinan. Menurutnya, itu butuh bantuan Pemerintah Provinsi untuk menangani.
“Mungkin perlu uluran dari provinsi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua DPD Apersi Sulsel, Yasser Latief. Dia membeberkan perizinan yang sulit. “Perizinan sulit itu di Ajatappareng,” bebernya.
Ia menduga, itu terjadi karena Dinas Penamaan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) belum bekerja sebagaimana mestinya.
“Mungkin karena PTSP belum difungsikan. Ini kan ada PTSP. Pelayanannya betul-betul satu pintu. Bisa terselesaikan bahkan dengan online,” terangnya.
Di sisi lain, ia menyebut daerah yang perizinannya bagus adalah Kabupaten Maros. Karena itu pula, kata dia, pembangunan perumahan di sana pesat.
