FAJAR.CO.ID -- Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, berharap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tidak menggunakan hak veto terhadap rancangan resolusi tentang gencatan senjata di Jalur Gaza.
Retno membahas konflik Israel-Palestina dalam tiga pertemuan terpisah di Tunis dengan Menlu Tunisia Nabil Ammar, Presiden Tunisia Kais Saied, dan Perdana Menteri Tunisia Ahmed Hachani pada Kamis (21/12).
Retno menyampaikan kesepakatan antara Indonesia dan Tunisia untuk terus bersama-sama membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
Dalam keterangan pers daring terkait kunjungannya ke Tunisia, Retno berharap agar Dewan Keamanan PBB segera mengadopsi resolusi di New York tanpa adanya veto oleh anggota tetap.
Menlu Retno mengikuti dengan cermat negosiasi di New York dan tetap berkomunikasi dengan Duta Besar RI untuk PBB di sana.
Ia menyoroti dampak negatif terhadap rakyat sipil di Gaza akibat ketidakmampuan Dewan Keamanan PBB membuat keputusan.
Retno menegaskan urgensi gencatan senjata segera, mengingat tingginya jumlah korban warga sipil di Gaza dan Tepi Barat.
Ia mendesak untuk menghentikan kekejaman Israel, menekankan perlunya gencatan senjata agar bantuan kemanusiaan dapat disalurkan secara lebih efektif.
Retno menekankan bahwa aturan dan hukum perang harus dihormati, dan Indonesia akan terus membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Posisi ini dipegang juga oleh Tunisia.
Pihak Gedung Putih Amerika Serikat menyatakan bahwa sejumlah negosiator aktif bekerja untuk mendukung resolusi di DK PBB terkait bencana kemanusiaan di Gaza.
