FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Netralitas aparat negara di pilpres 2024 menjadi harga mati. Komitmen itu harus dijalankan dan dihormati semua pihak, agar demokrasi yang sudah terbangun tidak hancur dan kembali ke masa orde baru.
Tuntutan itu disampaikan Ketua Dewan Penasihat TPD Ganjar-Mahfud Jawa Barat, TB Hasanuddin. Dia menyebut demokrasi bakal hancur dan kembali ke era Orde Baru bila TNI, Polri, dan Kejaksaan, tidak netral selama pelaksanaan Pilpres 2024.
Dia menyampaikan hal itu saat peresmian kantor TPD Ganjar-Mahfud Jabar di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Minggu (24/12).
"TNI dan Polri, termasuk Kejaksaan harus netral karena itu prinsip berdemokrasi di republik ini. Siapa yang menghancurkan demokrasi, sama saja membalikkan ke era Orde Baru," kata Kang TB.
Mantan Sesmilpres itu mengatakan, TNI dan lembaga negara lain tidak boleh berpolitik praktis sebagaimana amanat yang tertuang dalam perundang-undangan. "Itu ada di dalam UU yang ditetapkan menurut kepentingan dan kehendak rakyat," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Selain mengingatkan TNI, Polri, dan Kejaksaan, TB Hasanuddin juga meminta Kemenkominfo bisa berlaku netral selama pelaksanaan Pilpres 2024.
Dia berbicara hal itu karena belakangan ini melihat gelagat Kemenkominfo tidak netral dengan mengeblok akun-akun di media sosial yang bersuara kritis.
TB Hasanuddin pun meminta Menkominfo, Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan apabila mendukung paslon tertentu pada Pilpres 2024.
"Menkominfo kalau menjadi partisan salah satu capres, lebih terhormat mundur," katanya.
Dalam pidatonya, TB Hasanuddin tidak lupa meminta para sukarelawan dan kader parpol pengusung Ganjar-Mahfud mau bergerak sampai desa menyosialisasikan paslon nomor urut tiga.
