FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel menargetkan proyek kereta api (KA) Makassar dimulai usai Pilpres 2024. Pembebasan lahan belum rampung.
BPKA masih fokus dalam penyelesaian lahan di dalam Kota Makassar. Sehingga pembangunan fisiknya belum bisa dimulai hingga Desember tahun ini.
Kepala Tata Usaha BPKA Sulsel Hasbudi Samad, mengatakan tahapan pembebasan lahan saat ini masih dalam proses identifikasi dan inventarisasi lahan.
"Jadi mudah-mudahan awal bulan, tahun depan, itu sudah diumumkan," ujar Hasbudi, Kamis, 28 Desember.
Setelah tahapan pengumuman ini, masih ada proses menunggu hingga 14 hari sebelum diumumkan ke masyarakat secara luas.
"Kalau tidak ada aduan, atau keberatan, itu bisa dilanjutkan ke tahap lain, dalam hal ini penilaian appraisal," sambung Hasbudi.
Soal anggaran pembebasan ini, Hasbudi memastikan tetap tersedia. Sebagaimana diketahui anggaran pembebasan lahan untuk segmen E Makassar berjumlah Rp1,2 triliun. Anggarannya sudah tersedia di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Anggaran ini kata Hasbudi tetap bisa digunakan pada 2024 sebab tak terikat dengan tahun anggaran layaknya APBD ataupun APBN.
"Dia tidak terikat dengan tahun anggaran. Dia bukan APBD atau APBN dia modelnya hampir seperti swasta, dia ready untuk dipakai kapanpun," ujar Hasbudi.
Ini juga menjawab kekhawatiran masyarakat soal anggaran ini akan ditarik kembali ke pusat jika tidak direalisasikan. Jika pembebasan lahan ini sudah terealisasi, tambahnya, kemungkinan BPKA harus beristirahat sampai agenda pilpres di 2024 selesai. Pengerjaan fisik baru akan dilanjutkan setelah agenda-agenda politik rampung.
"(Setelah) Pilpres baru bisa fisiknya, karena kalau kita mau bilang sebelum Pilpres, pengadaan tanahnya kan juga
belum selesai," ujarnya.
Apalagi untuk DED segmen E proyek KA Makassar ini juga dilaporkan sudah rampung sepenuhnya. Tersisa lahan yang harus dibebaskan.
Prospek KA Sulsel
Lebih lanjut, Hasbudi mengaku pihaknya juga sudah cukup tenang dan tak lagi khawatir KA ini mangkrak usai Pilpres. Sebab tiga calon sudah menunjukkan komitmennya untuk mendorong pembangunan KA Sulsel ini jika nantinya mereka terpilih.
"Kalau saya lihat semua paslon juga (mendukung) trans Sulawesi juga jadi target utama pembangunan juga. Jadi agak aman lah kita dari sisi perencanaan," ujar Hasbudi.
Dia berharap KA ini bisa secapatnya terealisasi, demi mewujudkan sarana transportasi publik yang efisien sekaligus menjadi penggenjot ekonomi Kota Makassar.
Hasbudi mengatakan, sembari menunggu penyelesaian lahan ini, pihaknya juga akan konsen untuk mengamankan seluruh aset-asat KA di Sulsel yang telah dibangun, agar kedepannya tak lagi ada masalah setelah
KA beroperasi dengan penuh.
"Semua asat kita yang sudah proses pengadaan jalur, itu baru kita malai bagaimana strategi kita untuk selesaikan pengamanan aset tersebut," tegasnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Makassar Helmy Budiman, mengatakan pihaknya terus membangun komunikasi dengan Balai KA Sulsel. Harapannya pembangunan KA ini bisa terwujud dengan baik. Apalagi kata dia, proyek ini merupakan Proyek Strategsi Nasional (PSN).
"Yang namanya PSN itu tidak berjalan di Kota Makassar (saja) kita mau kerja sama yang baik, ada kolaborasi. Kami sudah sampaikan ke pusat meski itu anggaran dari pusat, tetap dia harus lakukan kolaborasi, koordinasi dengan pemda, sehingga ini bisa berjalan dengan lancar," jelas Helmy.
Helmy mengatakan pemerintah kota berencana akan melakukan komunikasi dengan BPKA setelah Januari 2024. "Mungkin setelah Januari kita lakukan pertemuan dengan Balai KA, kebetulan saya sudah ada komunikasi (pribadi)," terang Helmy.
Soal adanya pandangan yang berbeda antara kota dan pusat, menurut Helmy ini bisa diselesaikan bersama dengan pertemuan-pertemuan ini.
Dia memberi contoh PSN lainnya yaitu Makassar New Port (MNP) bisa berjalan dengan baik karena adanya koordinasi yang baik pula dengan Pemkot Makassar.
"Kalau kita lihat kan MNP itu libatkan pemkot, dan alhamdulillah sampai sekarang itu prosesnya lancar,"
tandas Helmy.
Jangan Molor
Pengamat Transportasi dan Tata Kelola Perkotaan Nur Syam menilai proyek strategis nasional (PSN) di Makassar jangan dibiarkan molor.
Proyek ini seyogianya telah dinantikan oleh masyarakat Sulsel. Pun ini bisa terlihat dari tingginya animo masyarakat pada operasional KA Maros-Barru.
Nur Syam menilai target utama dari KA Sulsel ini seyogianya menyambung hingga ke Makassar dalam hal ini ke Makassar New Port (MNP) jika ini lamban direalisasikan, maka target ekonomi yang diharapkan dari hadirnya KA ini pun ikut molor.
"Ini sangat didambakan oleh masyarakat, karena sebenarnya KA ini membawa manfaat yang sangat besar," terang Nursyam, kemarin.
Apalagi orientasi dari KA ini akan digunakan sebagai angkutan logistik dari daerah menuju pelabuhan. Yang mana selama ini diangkut menggunakan truk logistik atau kendaraan beroda lainnya.
Tentunya dengan KA ini cepat direalisasikan maka ini juga akan ikut berkontribusi pada menurunnya angka kerusakan jalan di Sulsel akibat dilalui oleh truk-truk Over Dimension Over Load.
"Ini jalur dari Parepare ke Makassar bisa lebih awet karena angkutan barang sudah bisa lewat kereta," jelasnya.
Menurutnya ini haruslah diseriusi oleh instansi terkait dan pemerintah. Apalagi sunter adanya ketidaksepahaman skema yang akan dibangun masuk ke Makassar dimana wali kota menginginkan elevated dan balai kereta menginginkan at grade yang mana menjadi salah satu penyebab proyek masih sulit terealisasi di Makassar hingga kini.
"Ini harus jadi pembelajaran, bahwa kereta api ini memiliki dampak yang luar biasa ke depan. Artinya ini tidak langsung masyarakat yang dirugikan," tuturnya.
Nursyam menilai pihak yang akan dirugikan dengan molornya proyek ini tak lain masyarakat sendiri. Apalagi dengan masuknya tahun politik 2024, proyek ini pun berpotensi ikut terdampak. Bahkan dalam skema terburuk PSN ini bisa saja tak lagi berlanjut sebab tak ada jaminan presiden berikutnya mau mengerjakan proyek ini. (*)
